JAVAFX – Mengantisipasi keluarnya Inggri dari Uni Eropa dengan tanpa kesepakatan, hard brexit – pemerintah Inggris menyiapkan sejumlah rencana darurat. Sejumlah gangguan berpotensi muncul paska keputusan berlakunya Brexit ini.
Untuk itu, sebuah persiapan dilakukan dengan kode operasi “Yellowhammer” – Operasi Terucuk Kuning. – mengambil nama dari salah satu burung berkicau endemik di Inggris. Operasi ini telah dipersiapkan sejak Agustus silam, dimana jauh sebelumnya dibulan Maret juga telah dipersiapkan secara sembunyi-sembunyi.
Operasi Yellowhammer dikoordinasikan oleh Departemen Keuangan Inggris untuk perencanaan kontinjensi sipil lintas-pemerintah jika Brexit terjadi dengan tanpa kesepakatan. Kepergian Inggris secara sepihak dari UE dapat mengganggu, dalam jangka waktu yang tidak diketahui. Mulai dari gangguan lalu lintas di sejumlah rute, sehingga bisa menganggu pasokan obat-obatan dan beberapa jenis makanan segar. Hingga potensi gangguan keamanan dan ketertiban sebagai dampak aksi protes baik yang pro dan kontra akan Brexit di seluruh negeri.
Lewat Operasi Trucuk Kuning ini, Inggris berharap bisa mengurangi dampak negatif Brexit yang tanpa kesepakatan. Setidaknya, operasi ini dipersiapkan akan berjalan selama sekitar tiga bulan. Pelaksanaan operasi dilakukan oleh Sekretariat Kontinjensi Sipil (CCS), sebuah departemen di bawah Kantor Kabinet yang bertanggung jawab untuk perencanaan darurat.
Kantor Kabinet sendiri tidak mengkonfiormasi adanya Operasi ini. Padahal semenjak awal Agustus 2019, setelah Boris Johnson menjadi Perdana Menteri Inggris, dokumen Yellowhammer telah bocor.
Pada 3 September 2019, Walikota Lancaster Michael Gove, yang tanggung jawabnya termasuk mempersiapkan untuk hard Brexit, mengatakan di House of Commons: “Asumsi Operasi Yellowhammer bukanlah prediksi dari apa yang mungkin terjadi, mereka tidak skenario kasus terbaik atau daftar hasil yang mungkin, mereka adalah proyeksi dari apa yang mungkin terjadi dalam skenario terburuk. ”
The Sunday Times telah melaporkan bahwa Yellowhammer adalah salah satu dari tiga skenario yang sedang dipelajari, dengan dua lainnya adalah berkode operasi Kingfisher, yang melibatkan paket dukungan untuk bisnis Inggris yang tertekan, dan operasi Black Swan, sebuah skenario bencana
Sementara The Guardian mengaku melihat dokumen tersebut, dimana dalam Operasi Yellowhammer ini sudah terstruktur garis komando dan kontrol di Whitehall untuk mengatasi hard brexit dan mengatakan departemen pemerintah harus sigap melakukan aksi dalam mengatasi sebagian besar masalah untuk diri mereka sendiri – atau berisiko runtuhnya “Operasi Yellowhammer”.
“Struktur … akan dengan cepat jatuh jika terlalu banyak keputusan tidak perlu meningkat ke tingkat atas yang bisa ditangani secara internal …” kata dokumen itu. Ini juga mengakui ada “kemungkinan masalah dan dampak yang tidak terduga” dari Brexit yang tidak disetujui yang tidak dapat diprediksi oleh Operasi Yellowhammer.
Dokumen tersebut mencakup bagan alur dari hari tanpa kesepakatan rutin di Whitehall – yang dimulai pukul 07:00 dengan “laporan situasi” dari seluruh Inggris dikirim ke menteri dan pejabat senior, dan berlanjut dengan penilaian dan pertemuan tanpa henti hingga pukul 5.30 pagi. hari berikutnya.
Rutinitas bertempo tinggi ini mungkin diperlukan selama berbulan-bulan, kata dokumen itu.
Satu sumber dengan pengetahuan tentang Operasi Yellowhammer memperjelas bahwa walaupun perencanaan telah ditingkatkan, gambaran keseluruhan tetap kacau dan “tidak memiliki kemudi”.
Persiapan tanpa kesepakatan telah menjadi kritis waktu karena kebuntuan politik di Westminster.
Anggota Dewan Kent telah menjalankan tes “langsung” untuk melihat bagaimana sekolah, rumah sakit, dan kamar mayat akan menangani 10.000 truk yang diparkir di jalan dekat pelabuhan yang sibuk.
Pada hari Kamis diketahui bahwa Kementerian Pertahanan telah mendirikan bunker di bawah bangunan utamanya di Whitehall untuk mengoordinasikan setiap tanggapan militer terhadap Brexit.
Langkah-langkah tersebut menyoroti kekhawatiran yang berkembang tentang gangguan yang dapat disebabkan oleh tidak adanya kesepakatan – dengan potensi kekurangan segalanya mulai dari obat-obatan hingga makanan segar hingga kertas toilet.
Dalam upaya untuk mengurangi risiko-risiko ini, Kantor Kabinet telah menyusun petunjuk manual “konsep operasi tingkat tinggi” untuk komando, kontrol, dan koordinasi oleh Whitehall untuk setiap masalah yang mungkin muncul.
The Guardian memahami manual ini telah diedarkan kepada pejabat senior di seluruh pemerintahan, tetapi juga ke 38 forum ketahanan lokal yang akan ditugasi mengidentifikasi dan menangani masalah di lapangan. Banyak dari LRF ini mungkin harus dipimpin oleh petugas polisi senior.
Dokumen tersebut memperingatkan bahwa lembaga dan departemen pemerintah harus mengasumsikan bahwa mereka akan bekerja tanpa henti untuk jangka waktu yang lama. 12 daerah berisiko tinggi yang telah diidentifikasi sebagai perhatian khusus termasuk transportasi, layanan kesehatan, dan persediaan makanan dan air.
“Berdasarkan asumsi perencanaan, diasumsikan bahwa pengaturan komando, kontrol dan koordinasi dapat berlangsung, selama fase kritis, selama minimal 12 minggu dan mungkin memerlukan 24/7 bekerja untuk semua departemen dan lembaga yang terlibat,” kata dokumen itu. “Beberapa dampak mungkin terasa hingga 24 minggu.”
Keputusan paling penting dalam menanggapi potensi krisis akan diambil oleh subkomite (kesiapsiagaan) Uni Eropa yang tidak dikenal, yang dibentuk pada bulan Januari, dan diketuai oleh perdana menteri. Itu akan memiliki kekuatan besar untuk melakukan intervensi dan memerintahkan tindakan darurat, termasuk memobilisasi militer, dan menyingkirkan peraturan jika perlu, dokumen itu menyarankan.
“Komite akan tersedia untuk mengambil gambaran situasi dan membuat keputusan yang relevan termasuk bidang-bidang berikut tetapi tidak terbatas pada undang-undang, mengidentifikasi peluang pendanaan, alokasi sumber daya tingkat nasional (seperti militer, penegak hukum atau sumber daya layanan sipil, arahan badan pemerintah dan pelonggaran peraturan yang diperlukan di tingkat menteri. ”
Tetapi dokumen tersebut menekankan bahwa departemen tidak bisa begitu saja menyelesaikan masalah dengan Kantor Kabinet, dan harus memiliki “pusat operasi departemen” sendiri, dan mendanai inisiatif apa pun dari anggaran yang ada.
“Departemen memiliki risiko dan akuntabilitas untuk mengelola masalah dalam sumber daya dan struktur departemen,” dokumen menyatakan.
Dalam panduan terpisah yang juga dilihat oleh Guardian, Kantor Kabinet mengatakan kepada forum ketahanan lokal bahwa mereka ingin mereka segera melaporkan jenis informasi tertentu ke atas rantai komando. Ini termasuk tanda-tanda peningkatan ketegangan masyarakat dan kejahatan rasial, pembelian panik, protes, dan demonstrasi.
“Informasi itu diminta untuk membantu departemen dan menteri memahami sifat dan skala dampak yang mungkin terjadi,” kata pedoman itu.
Departemen Kesehatan juga telah mengeluarkan setiap klinik dan rumah sakit di Inggris dan Wales dengan formulir yang mengajukan 60 pertanyaan. Ini harus diisi
Seorang juru bicara pemerintah mengatakan: “Sebagai pemerintah yang bertanggung jawab, kami telah merencanakan dan terus mempersiapkan semua kemungkinan, dan itu termasuk mengelola dampak Brexit yang tidak ada kesepakatan jika timbul. “Kami telah mengambil tindakan untuk memastikan bahwa para pemimpin lokal memiliki akses ke sumber daya tambahan dan dukungan, jika mereka membutuhkannya. Ini termasuk menjanjikan lebih dari £ 58 juta untuk membantu persiapan Brexit mereka. ”
Kantor Kabinet mengatakan Kementerian Perumahan, Komunitas dan Pemerintah Daerah mengadakan panggilan mingguan dengan LRF untuk berbagi informasi, termasuk yang terbaru dari seluruh Whitehall tentang kesiapan Brexit, dan LRF mampu mengangkat masalah lokal.
Dikatakan bahwa Uni Eropa keluar dari dewan pengiriman pemerintah daerah, yang diketuai oleh sekretaris komunitas, James Brokenshire, mengadakan pertemuan secara teratur dan memungkinkan para pemimpin dewan untuk berbicara langsung dengan para menteri tentang persiapan Brexit domestik. (WK)
