Gedung Putih, pada Senin (28/11), menyatakan dukungan untuk protes damai yang bermunculan di China – tetapi para pejabat pemerintah AS tidak mengatakan apakah Beijing harus mengganti kebijakan ketat “nol-COVID” yang mendorong demonstrasi yang berlangsung akhir pekan lalu.
Belasan protes di jalan-jalan telah mengguncang beberapa kota di China dalam beberapa hari terakhir, setelah kebakaran mematikan menewaskan 10 orang di sebuah kompleks apartemen yang terkunci di wilayah Xinjiang, wilayah barat laut China, yang juga tempat bagi warga Muslim Uyghur.
Kebakaran itu memicu kemarahan yang meluas atas kebijakan pengendalian COVID yang ketat yang diberlakukan di negara itu, yang memunculkan protes di sejumlah wilayah seperti di ibu kota, Beijing, di pusat ekonomi Shanghai, di kota Hangzhou, Guangzhou, Wuhan, Chengdu, Lanzhou, Nanjing dan di kota Korla di ujung barat China.
Namun Gedung Putih tampak berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya mengenai aksi protes tersebut.
“Pesan kami kepada pengunjuk rasa damai di seluruh dunia itu sama dan konsisten: orang harus diberi hak untuk berkumpul dan memprotes secara damai kebijakan atau undang-undang atau perintah yang mereka permasalahkan,” kata John Kirby, koordinator komunikasi strategis di Dewan Keamanan Nasional.
Di Capitol Hill, anggota Kongres AS lebih blak-blakan.
Mereka menyoroti keluhan pengunjuk rasa tentang sensor yang dilakukan oleh pemerintah China, yang dilambangkan dengan potongan kertas putih kosong.
“Kami melihat warga China menentang pendekatan keras Partai Komunis China (PKC), dan tidak hanya peduli dengan kebijakan COVID, tetapi juga tentang penyensoran,” kata Senator Mark Warner, yang berasa dari Partai Demokrat dari Virginia, kepada VOA.
Anggota parlemen dari Partai Republik menyerukan dukungan terbuka dari Gedung Putih bagi para demonstran di China.
“Tanggapan pemerintahan Biden lebih buruk dari yang diharapkan,” kata Ted Cruz, Senator Partai Republik asal Texas.
“PKC harus tahu bahwa dengan satu atau lain cara, dalam beberapa bulan mendatang atau beberapa tahun mendatang, Amerika Serikat akan meminta pertanggungjawaban dari setiap pejabat partai yang bertanggung jawab atas kekejaman terhadap para pengunjuk rasa ini.” Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan kepada VOA bahwa upaya diplomatik akan difokuskan pada upaya memerangi pandemi.
