Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris, Selasa (16/3), mengatakan ketika perempuan tidak memperoleh hak kesetaraan, hal itu akan membuat demokrasi semakin sulit untuk berkembang.
Dia mengatakan hal itu melalui pesan video dalam konferensi perempuan, Commission on the Status of Women ke-65, yang digelar oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dengan kata lain, imbuh Harris, status perempuan itu identik dengan status sebuah demokrasi.
Harris adalah wakil presiden perempuan Amerika yang pertama.
Ia menegaskan demokrasi harus menjamin setiap warganya, terlepas dari gender, harus memiliki suara yang setara.
“Status demokrasi pada dasarnya juga bergantung pada pemberdayaan perempuan,” katanya.
“Tidak hanya karena pengucilan perempuan dalam pengambilan keputusan merupakan ciri dari sebuah demokrasi yang rancu, tetapi karena penyertaan perempuan memperkuat demokrasi.” Partisipasi Wapres Kamala Harris adalah pertama kalinya Amerika turut ambil bagian dalam pertemuan pada tingkat setinggi itu.
Pertemuan selama dua minggu itu biasanya dihadiri lebih dari 2.000 perempuan ke markas besar PBB di New York.
Namun, karena pandemi virus corona, acara tersebut tahun ini kebanyakan diselenggarakan secara virtual.
Tema konferensi tahun ini adalah “partisipasi perempuan secara penuh dan efektif serta pengambilan keputusan dalam ranah publik, dan juga eliminasi kekerasan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan.” Dalam sambutannya pada Selasa (16/3) yang direkam sebelumnya, Wapres Harris mencatat pemberdayaan perempuan di Amerika masih diperjuangkan.
“Para perempuan di Amerika memimpin pemerintahan pada tingkat lokal, negara bagian, dan nasional yang membuat keputusan terkait keamanan negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Wakil Presiden AS.
Ini merupakan tanda-tanda kemajuan dan kekuatan.
Namun para sahabat, kita tidak bisa meremehkan kemajuan ini.” Harris memperingatkan demokrasi dan kebebasan semakin ditekan, dan mencatat bahwa pakar berpendapat tahun lalu terjadi kemunduran terbesar di dunia.
“Jadi, selagi kita berjuang melawan krisis kesehatan global dan krisis ekonomi, penting bagi kita untuk terus mempertahankan demokrasi,” katanya.
“Untuk memenuhi tujuan itu, Amerika memperkuat keterlibatannya di PBB dan sistem multilateral dunia.” Sejak Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris dilantik pada 20 Januari 2021, mereka bergerak cepat terlibat aktif di PBB, membalikkan keputusan-keputusan pemerintahan Trump yang memutuskan hubungan dengan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) dan Dewan HAM, dan menarik bantuan pendanaan Amerika dari Dana Populasi PBB, sebuah program yang menyediakan layanan kesehatan reproduktif bagi perempuan di negara-negara miski
