JAVAFX – Presiden Rebuplik Indonesia Joko Widodo pada hari Jumat (14/2) mengatakan bahwa ada sebanyak 238 Warga Negara Indonesia (WNI) yang dikarantina di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau setelah dijemput dari Provinsi Hubei, China dua pekan lalu, telah usai menjalani karantina.
Berdasarkan protokol kesehatan dari organisasi kesehatan dunia, WHO setelah proses itu selesai dilakukan maka, sebanyak 238 WNI yang di antaranya adalah pelajar dari Wuhan, dimana sumber asal dari covid-19, sudah bisa kembali pada keluarga ke daerahnya masing-masing.
“Sekarang mereka kembali ke masyarakat, proses karantina memang prosedur dan sudah dilalui, masyarakat memang menerima apa adanya karena sudah 14 hari dan tidak ada masalah,” kata Jokowi, Jumat (14/2).
Sebelumnya, sebanyak 238 WNI yang berasal dari Hubei, China dijemput menggunakan pesawat Batik Air pada 1 Februari 2020. Mereka kemudian dikarantina di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau untuk kepentingan observasi selama 14 hari. Meskipun mereka sejak awal tidak terdeteksi corona, protokol kesehatan WHO tetap harus dijalankan. Pemulangan WNI itu bisa dilakukan antara 15 Februari atau 16 Februari 2020 setelah dilakukan pengecekan di tempat karantina.
Jokowi menegaskan, dengan berakhirnya masa karantina itu, 238 WNI tersebut dipastikan tidak terjangkit corona dan ia meminta agar masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan tentang hal itu.
“Dikit-dikit takut, lha tidak lah. Semua proses protokoler yang sesuai dengan prosedur WHO sudah dilakukan, terima apa adanya tidak ada masalah,” ungkap mantan Gubernur DKI.
Proses pemulangan 238 WNI tersebut akan menggunakan pesawat TNI AU dari Natuna. Mereka kemudian dibawa ke Jakarta. Selanjutnya, akan kembali ke daerah masing-masing menggunakan pesawat komersil yang ditanggung oleh negara.
Pemerintah juga memastikan, tidak akan ada upacara pelepasan atau penjemputan di Jakarta. Namun jika memang ada penjemputan di daerah masing-masing WNI yang usai dikarantina di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau itu pemerintah berharap masih dalam batas kewajaran.
Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro saat diwawancara oleh wartawan menjelaskan bahwa “Kami juga minta pemda untuk aktif mengkoordinasi dalam hal ini. Mereka juga akan koordinasi dengan keluarga atau orang tua seperti apa di daerah tersbut. Tapi prinsipnya, tidak usah terlalu ramai-ramai. Alamiah saja.”
