Jaksa Agung William Barr, salah seorang sekutu terkuat Presiden Donald Trump, mengundurkan diri di tengah-tengah ketegangan dengan presiden terkait klaim tidak berdasar tentang kecurangan pilpres dan penyelidikan terhadap putra presiden terpilih Joe Biden.
Barr hari Senin (14/12) datang ke Gedung Putih, di mana Trump mengatakan ia menyampaikan surat pengunduran dirinya.
“Berdasarkan surat itu, Bill akan meninggalkan jabatannya sebelum Natal untuk menghabiskan liburan bersama keluarganya,” cuit Trump.
Trump sebelumnya menunjukkan kemarahannya secara terbuka tentang pernyataan Barr pada kantor berita Associated Press awal bulan ini bahwa Departemen Kehakiman tidak menemukan kecurangan pilpres yang meluas, yang dapat mengubah hasil pilpres.
Trump juga marah karena Departemen Kehakiman tidak mengumumkan secara terbuka bahwa pihaknya menyelidiki Hunter Biden sebelum pilpres.
Kebijakan Kejaksaan Agung tidak memperbolehkan pengumuman semacam itu.
Barr Mundur, Trump Tunjuk Rosen Jadi Penjabat Barr dalam surat pengunduran dirinya mengatakan ia telah memberitahu Trump pada hari Senin tentang “kajian departemennya terhadap tuduhan kecurangan dalam pilpres 2020 dan bagaimana tuduhan-tuduhan ini akan terus dikaji.” Ditambahkannya, hari kerja terakhirnya adalah pada tanggal 23 Desember.
Trump mengatakan Wakil Jaksa Agung Jeff Rosen, yang telah diberinya label “orang yang luar biasa,” akan menjadi penjabat jaksa agung.
Trump menghabiskan sebagian besar hari ini untuk menonton penghitungan suara elektoral dan menelpon sekutu-sekutunya, tetapi meluangkan waktu bertemu Barr.
Terlepas dari kemarahan Trump pada mereka yang secara terbuka tidak sependapat dengannya, Barr tetap menjadi salah satu orang dekat dan sekutu presiden yang paling kuat.
Sebelum pilpres ia telah berulangkali menyampaikan bahwa kecurangan rentan terjadi dalam pemberian suara melalui surat atau pos, ketika warga Amerika khawatir datang langsung ke TPS karena meluasnya perebakan virus corona.
Terlalu Dekat dengan Trump, Barr Kerap Dikecam Barr, yang menjabat sebagai jaksa agung untuk kedua kalinya, berusaha menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang independen dan tidak akan tunduk pada tekanan politik.
Tetapi Partai Demokrat telah berulangkali menuduh Barr bersikap lebih sebagai pengacara pribadi presiden dibanding sebagai jaksa agung; dan Barr telah terbukti menjadi sekutu Trump yang sangat andal dan sekaligus pembela presiden.
Sebelum merilis laporan lengkap penyidik khusus Robert Mueller tentang penyelidikan Rusia tahun lalu, Barr telah menunjukkan hasil laporan itu sebagai sesuatu yang berpihak pada Trump, meskipun Mueller dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak dapat membebaskan presiden sepenuhnya bahwa ia tidak melanggar hukum.
Barr juga menunjuk John Durham, jaksa untuk Distrik Connecticut, sebagai utusan khusus untuk melakukan penyelidikan kriminal terhadap asal-usul penyelidikan FBI terhadap pilpres 2016, yang kemudian bergulir menjadi penyelidikan Mueller dengan kemungkinan kerjasama Trump dan Rusia, pasca seruan Trump berulangkali untuk “menyelidiki para penyelidik.” Barr juga memerintahkan tim jaksa Departemen Kehakiman untuk mengkaji-ulang penanganan penyelidikan federal terhadap mantan penasehat keamanan nasional Trump, Michael Flynn, dan kemudian berupaya membatalkan tuntutan pidana terhadap Flynn, yang sudah dua kali mengaku bersalah telah berbohong pada FBI.
Trump kemudian memberikan pengampunan atas Flynn.
Perpecahan hubungan Trump terkait kecurangan pilpres ini bukanlah yang pertama.
Awal tahun ini Barr mengatakan pada ABC News bahwa cuitan-cuitan presiden tentang kasus-kasus Departemen Kehakiman “membuat saya mustahil dapat melakukan tugas.” Ketegangan memuncak beberapa bulan lalu ketika keduanya terlihat berselisih paham tentang kecepatan penyelidikan Durham.
Trump semakin kritis tentang kurangnya penangkapan yang sedianya dapat dilakukan, dan Barr secara pribadi menyampaikan kepada beberapa orang bahwa ia frustrasi dengan pernyataan-pernyataan publik Trump tentang kasus itu.
Trump juga menyalahkan Barr karena komentar Direktur FBI Chris Wray tentang kecurangan pilpres dan pemberian suara melalui surat atau pos yang tidak selaras dengan retorika Presiden Trump.
