Pemerintahan Biden, Kamis (11/2), meminta pengadilan untuk menangguhkan litigasi terkait usul mantan presiden Donald Trump untuk melarang WeChat, sementara pihaknya mengkaji ulang kebijakan itu.
Departemen Kehakiman mengajukan permintaan ke Pengadilan Banding Amerika untuk meminta penangguhan kasus tersebut.
Hal ini menyusul tindakan departemen itu pada Rabu (10/2) yang meminta pengadilan federal menunda proses yang bertujuan untuk melarang TikTok.
Pejabat Departemen Perdagangan yang baru dilantik telah memulai peninjauan kembali atas tindakan pemerintahan sebelumnya terhadap WeChat, termasuk “evaluasi dokumen yang memberikan justifikasi pada larangan tersebut,” ujar Departemen Kehakiman dalam dokumen kasus itu.
“Pemerintah kemudian akan berada di posisi yang lebih baik untuk menentukan” apakah “tujuan pengaturan itu untuk melindungi keamanan warga Amerika dan data-data mereka, akan memang membenarkan larangan yang telah diidentifikasi itu,” tambah dokumen tersebut.
Agustus lalu Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang menyatakan bahwa WeChat dan TikTok sebagai ancaman keamanan nasional karena praktik pengumpulan data yang dilakukan menimbulkan dampak pada warga Amerika.
Namun beberapa pengadilan Amerika memblokir pemberlakuan larangan itu, memicu pengajuan banding untuk mengesampingkan putusan di pengadilan yang lebih rendah pada bulan-bulan terakhir masa jabatan Trump.
Departemen Kehakiman mengatakan Departemen Perdagangan “tetap berkomitmen untuk mempertahankan keamanan nasional yang kuat serta memastikan kelangsungan ekonomi dan menjaga hak dan data individu,”
