Senat Amerika Serikat, pada Kamis (22/12), mengesahkan Rancangan Undang-undang Anggaran yang besar bernilai $1,7 triliun untuk membiayai badan-badan federal hingga September 2023, dan memberikan bantuan tambahan yang besar kepada Ukraina, satu hari setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy berpidato di hadapan anggota Kongres AS.
RUU setebal 4.155 halaman itu mencakup sekitar $772,5 miliar untuk program domestik, dan $858 miliar untuk sektor pertahanan dan akan membiayai badan-badan federal selama tahun fiskal yang berakhir pada September 2023.
RUU Anggaran itu disahkan dengan suara 68-29 di Senat, dan telah dikirim ke DPR untuk pemungutan suara terakhir sebelum dikirim ke Presiden Joe Biden untuk ditandatangani menjadi undang-undang.
“Ini adalah salah satu paket alokasi paling signifikan yang kami lakukan dalam waktu yang sangat lama,” ujar Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schummer, beberapa saat sebelum pemungutan suara.
“Jangkauan pihak yang dibantu sangat besar dan dalam,” tambahnya.
Anggota-anggota Kongres berlomba untuk menghasilkan RUU yang disetujui sebelum terjadinya penghentian sebagian operasi pemerintah pada Jumat (23/12) tengah malam.
Banyak dari mereka yang ingin menyelesaikan tugasnya sebelum kondisi beku dan musim dingin membuat mereka terjebak di Washington DC pada musim libur.
Sementara sebagian anggota lainnya ingin mengunci anggaran pemerintah sebelum DPR baru yang dikuasai Partai Republik mulai beroperasi pada tahun depan di mana kemungkinan kondisi tersebut dapat mempersulit kesepakatan terkait penetapan anggaran.
Kongres mendengar langsung pidato dari Zelenskyy pada Rabu (21/12) malam tentang pentingnya bantuan AS pada Ukraina untuk membantu perang melawan Rusia.
Langkah itu memberi sekitar US$45 miliar bantuan militer, ekonomi, dan kemanusiaan untuk negara yang hancur dan sekutu NATO itu.
Jumlah itu melebihi yang diminta Biden dan meningkatkan total bantuan ke Ukraina sejauh ini menjadi lebih dari $100 miliar.
RUU Anggaran ini didukung oleh Schummer dan juga Pemimpin Minoritas Senat dari Partai Republik Mitch McConnell, meskipun untuk alasan berbeda.
