Senat Amerika Serikat (AS), pada Kamis (17/2), memberikan persetujuan akhir pada rancangan undang-undang (RUU) yang mencegah penutupan operasi pemerintah pada akhir pekan, memberi kesempatan pada para pelobi bipartisan guna mencapai kesepakatan mengenai pendanaan badan-badan federal yang sudah lama tertunda, hingga musim gugur nanti.
RUU itu diloloskan dengan suara bipartisan 65-27, lima suara lebih tinggi dari batas minimum yang diperlukan, yaitu sebanyak 60 suara.
DPR AS sudah lebih dulu menyetujui RUU itu dengan mudah minggu lalu.
Masing-masing partai sepakat bahwa penutupan kegiatan pemerintahan pada tahun pemilu akan merugikan secara politik, terutama di tengah pandemi dan konfrontasi dengan Rusia terkait kemungkinannya menginvasi Ukraina.
Namun seperti semua RUU yang harus lolos, perdebatan politik terjadi.
Sebelum diloloskan, pihak konservatif memaksa dilakukan voting atas beberapa amandemen, termasuk pada isu yang paling panas tahun ini yaitu mandat vaksinasi COVID-19.
Mereka lantas kalah sesuai dengan komposisi partai di Kongres yang dikuasai partai pemerintah.
Amandemen yang diajukan Senator Mike Lee dari Partai Republik dan beberapa rekannya hampir mencabut persyaratan vaksinasi federal bagi anggota militer, PNS dan pegawai kontrak pemerintahan serta tenaga kesehatan.
Amandemen lainnya yang diajukan Senator Ted Cruz dari Partai Republik hampir menghentikan dana federal bagi distrik sekolah yang memberlakukan persyaratan vaksinasi sendiri.
Senator Mike Braun dari partai yang sama mengajukan amandemen yang mensyaratkan anggaran federal yang tidak mengikat Kongres dalam 10 tahun.
Pengajuan amandemen RUU tersebut hampir menimbulkan komplikasi, karena DPR AS yang sedang menjalani masa reses harus meloloskan RUU versi perbaikan itu sebelum mengirimkannya ke Biden apabila sampai disetujui.
Tanpa pengesahan Senat atas RUU DPR yang sama persis, badan-badan federal harus berhenti beroperasi selama akhir pekan.
Undang-undang itu akan mendanai pemerintah federal hingga 11 Maret mendatang.
