Sekjen Antonio Guterres serta Dewan Keamanan PBB pada Kamis (29/1) menyeru ribuan pasukan dan tentara bayaran asing agar segera meninggalkan Libya, dan Guterrres meminta mereka “jangan campuri Libya.” Libya terpecah sejak 2014 antara Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) –yang diakui dunia– di ibu Kota Tripoli di wilayah barat dan Militer Nasional Libya (LNA) pimpinan Khalifa Haftar, yang berbasis di wilayah timur.
Kedua pemerintahan saingan itu menyepakati gencatan senjata pada Oktober, tetapi belum angkat kaki.
Haftar didukung oleh Uni Emirat Arab (UAE), Mesir dan Rusia.
Pemerintah GNA mendapat dukungan dari Turki.
