Sekjen PBB Antonio Guterres pada Jumat (18/6) mendesak Majelis Umum yang beranggotakan 193 untuk memberitahu militer Myanmar bahwa demokrasi harus ditegakkan, tahanan politik harus dibebaskan dan pelanggaran HAM serta pembuhunan harus dihentikan.
“Kita tidak bisa hidup di dunia di mana kudeta militer menjadi sebuah norma.
Sama sekali tidak dapat diterima,” kata Guterres kepada awak media.
Mynamar bergejolak sejak militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi, mengutip penolakannya untuk menyelesaikan apa yang disebut kecurangan dalam pemliu November.
