Pemerintah Indonesia diharapkan dapat berperan sebagai aktor utama yang mendorong Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (ASEAN) dan lembaga-lemba kerja sama dunia untuk bersikap tegas merespon kudeta militer di Myanmar awal minggu ini.
Harapan itu disampaikan oleh sejumlah aktivis pro demokrasi, eks anggota dewan perwakilan rakyat, serta para pembela hak asasi manusia di Indonesia pada acara seminar yang diadakan oleh Migrant CARE, Human Rights Working Group (HRWG), Asia Democracy Network (ADN), Jembatan Flinders, dan SAFENet, Kamis.
Eva Sundari, mantan anggota DPR RI sekaligus salah satu penggerak ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), mengatakan Indonesia diharapkan dapat berperan di tiap tingkatan, mulai dari pemerintah, parlemen, dan masyarakat sipil.
Eva mengatakan harapan itu juga jadi permintaan yang disuarakan oleh organisasi masyarakat sipil di Myanmar.
