Proposal yang diajukan pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mencabut larangan bagi atlet transgender berpartisipasi dalam cabang olahraga yang tidak selaras dengan identitas gender mereka, memicu kemarahan para pemimpin konservatif, dan juga aktivis hak-hak transgender yang mencatat bahwa sekolah masih dapat melarang sebagian atlet ikut dalam tim yang selaras dengan identitas gender mereka.
Aturan yang diusulkan itu menetapkan larangan menyeluruh sebagaimana yang telah diberlakukan di sedikitnya 20 negara bagian.
Meskipun masih harus menghadapi proses persetujuan yang panjang, aturan tersebut dinilai akan melanggar “Title IX” – undang-undang kesetaraan gender yang diberlakukan tahun 1972.
Namun, sekolah-sekolah yang menerima dana federal masih dapat mengadopsi kebijakan yang membatasi partisipasi siswa transgender, khususnya dalam olah raga yang lebih kompetitif di Sekolah Menengah Atas atau perguruan tinggi.
Berdasarkan proposal itu, akan jauh lebih sulit bagi sekolah untuk melarang misalnya seorang anak transpuan di sekolah dasar, untuk bermain dalam tim bola basket putri.
Tetapi proposal itu juga memberi ruang bagi sekolah untuk mengembangkan kebijakan yang melarang atlet transgender bermain dalam tim yang lebih kompetitif jika kebijakan itu dirancang untuk memastikan keadilan, atau mencegah cedera terkait olahraga.
Aktivis Transgender: Proposal Biden Justru Beri Pedoman pada Sekolah untuk Larang Atlet Transpuan Imara Jones, seorang transpuan yang membuat podcast “The Anti-Trans Hate Machine,” mengecam keras proposal itu.
Ia mengatakan Presiden Joe Biden sedang berupaya untuk “tidak memihak” masalah hak asasi manusia menjelang tahun pemilu, dengan memberikan jalan hukum kepada pihak sekolah yang melarang sebagian atlet transgender untuk berkompetisi dalam cabang-cabang olahraga tertentu.
“Pemerintahan Biden membingkai proposal mereka sebagai larangan diskriminasi menyeluruh terhadap atlet-atlet transgender,” ujar Jones seraya menambahkan “tetapi sebenarnya proposal ini justru memberi pedoman bagaimana sekolah dan universitas dapat melarang atlet-atlet transgender secara legal.” Anggota DPR dari fraksi Demokrat negara bagian New York, Alexandria Ocasio-Cortez, juga menyampaikan kecaman serupa.
Ia mencuit “proposal itu tidak dapat dipertahankan dan memalukan.” Seorang aktivis dan peneliti transgender terkemuka, Erin Reed, mengatakan proposal itu “secara mengkhawatirkan” menggemakan opini kelompok sayap kanan yang menilai bahwa partisipasi kelompok transgender dapat meningkatkan cedera dan mencabut kesempatan atlet-atlet perempuan cisgender untuk mendapatkan beasiswa.
Cisgender adalah sebutan bagi mereka yang memiliki identitas gender sesuai dengan jenis kelamin mereka saat lahir.
Reed mengatakan ia khawatir pihak sekolah dan anggota parlemen akan menggunakan proposal Biden itu untuk menjustifikasi larangan terhadap kelompok transgender.
Lebih jauh Reed mengatakan hampir tidak ada kajian ekstensif untuk memastikan ada tidaknya remaja putri transgender yang memiliki keuntungan atletik dibanding remaja putri cisgender.
“Saya tidak dapat melihat ini dari sisi lain selain sebagai pengkhianatan,” cuit Reed.
“Seluruh dokumen ini lebih buruk dibanding tidak melakukan apapun.” Departemen Pendidikan belum memberikan komentar atas kecaman para aktivis transgender terhadap proposal itu. Partai Republik Ikut Kritisi Proposal Biden Proposal itu juga ditentang oleh banyak pemimpin faksi Republik yang mengatakan mereka siap melawan proposal itu di pengadilan.
Gubernur South Dakota Kristi Noem mencuit “South Dakota tidak akan membiarkan proposal ini disetujui.
Kami akan memimpin.
Kami akan membela aturan hukum kami.” Jaksa Agung Alabama, Steve Marshall, mengeluarkan pernyataan yang mengatakan negara bagian itu mungkin juga akan berupaya menantang aturan pemerintah federal itu.
Anggota-anggota parlemen Alabama pada tahun 2021 telah menyetujui aturan hukum yang melarang perempuan dan remaja putri transgender untuk berpartisipasi dalam tim olah raga perempuan di taman kanak-kanak hingga kelas 12 – atau kelas 3 SMA.
Alabama adalah salah satu dari 20 negara bagian yang pada tahun 2021 mengajukan gugatan hukum untuk menghentikan arahan federal yang memperluas perlindungan terhadap diskriminasi jenis kelamin orang-orang LGBTQ+.
“Saya telah menjelaskan kepada pemerintah Biden bahwa ia TIDAK dapat memaksakan kebijakan-kebijakan radikalnya terhadap para atlet Alabama.
Ia TIDAK boleh menghancurkan kompetisi atletik remaja putri dan anak-anak perempuan kami.
Di Alabama, kami melindungi olah raga anak-anak perempuan.
Tunggu saja!” ujar Marshall dalam sebuah pernyataan.
Sementara itu, Selina Soule, seorang mantan pelari di sebuah SMA di Connecticut, yang remaja transpuan bersaing melawannya, juga mengecam proposal Biden itu.
“Saya tidak pernah memiliki kesempatan ketika bertarung dengan mereka (remaja transpuan),” ujarnya.
“Perempuan juga layak memperoleh persaingan yang adil,” tegasnya.
Setelah proposal itu dipublikasikan di Federal Register, publik memiliki waktu selama 30 hari untuk mengomentarinya.
Setelah itu Departemen Pendidikan akan mengkaji pandangan-pandangan tersebut dan memutuskan apakah perlu melakukan perubahan sebelum mengeluarkan aturan f
