Dakwaan terhadap mantan presiden AS Donald Trump atas upayanya membatalkan kekalahannya dalam pemilu 2020 mengundang reaksi dari seluruh spektrum politik, termasuk dari wakil presidennya ketika itu, Mike Pence, yang mengatakan “siapa pun yang menempatkan diri di atas Konstitusi tidak boleh menjadi presiden AS.” Surat dakwaan itu menjelaskan serangkaian peristiwa setelah pemilihan November, yang berpuncak pada serangan 6 Januari 2021 terhadap Gedung Kongres AS (Capitol) oleh para pendukung Trump.
Menurut surat dakwaan tersebut, banyak di antara “kerumunan yang besar dan marah” itu telah diperdaya Trump agar percaya Pence dapat mengubah hasil pemilu.
Di antara yang bertugas mempertahankan Capitol dari gerombolan massa itu adalah polisi Capitol Harry Dunn, yang mengemukakan dalam pernyataan yang dilansir pengacaranya, “Semua yang saya inginkan sejak hari pertama adalah akuntabilitas dan keadilan bagi para penegak hukum yang berjuang dengan gagah berani pada 6 Januari.” “Saya percaya sistem hukum kita akan menangani kasus ini dengan tepat,” kata Dunn.
Pemimpin mayoritas Senat, Chuck Schumer dari partai Demokrat, dan ketua fraksi Demokrat di DPR AS Hakeem Jeffries mengemukakan dalam pernyataan bersama bahwa dakwaan hari Selasa “akan menjadi pengingat nyata bagi generasi-generasi Amerika bahwa tak seorang pun, termasuk presiden AS, yang berada di atas hukum.” Mantan ketua DPR AS Nancy Pelosi, yang kantornya digeledah gerombolan massa 6 Januari, mengemukakan dalam sebuah pernyataan bahwa karena proses hukum berjalan, “keadilan harus dilakukan sesuai dengan fakta dan hukum.” “Tuduhan yang dikemukakan dalam surat dakwaan ini sangat serius, dan itu harus melalui proses hukum, secara damai dan tanpa campur tangan pihak luar.
Seperti setiap terdakwa pidana, mantan presiden tidak bersalah sampai terbukti bersalah,” kata Pelosi.
Para tokoh partai Republik menganggap dakwaan tersebut sebagai bentuk campur tangan politik menjelang pemilihan presiden 2024, di mana Presiden Joe Biden dari partai Demokrat berupaya terpilih kembali dan Trump masih menjadi kandidat utama partai Republik.
Mereka juga menyebut-nyebut tentang putra Biden, Hunter, penyelidikan Kongres yang sedang berlangsung terhadap transaksi bisnis Hunter dan kritik terhadap kesepakatan keringanan hukuman dalam kasus penghindaran pajak.
“Semua orang di Amerika dapat melihat apa yang akan terjadi selanjutnya: upaya Departemen Kehakiman untuk mengalihkan perhatian dari berita dan menyerang kandidat terdepan untuk nominasi partai Republik, Presiden Trump,” kata ketua DPR Kevin McCarthy dari partai Republik dalam sebuah pernyataan.
“Fraksi Republik di DPR akan terus mengungkapkan kebenaran mengenai Biden Inc.
dan sistem keadilan dua tingkat.” Pemimpin mayoritas di DPR, Steve Scalise dari partai Republik, menyebut dakwaan terhadap Trump sebagai “penyalahgunaan kekuasaan yang keterlaluan” dan menuduh Departemen Kehakiman memberi perlakuan menguntungkan kepada Hunter Biden sambil “berusaha memperlakukan Trump dengan buruk.” Senator partai Republik Ted Budd mengatakan pemerintahan Biden telah berulang kali “menjadikan sistem peradilan sebagai senjata untuk menarget lawan politik utamanya.”
