JAVAFX – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Putra Mahkota UEA Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) dipastikan bakal menjadi ketua dewan pengarah pembangunan untuk Ibu Kota Negara baru Indonesia.
Tidak ketinggalan, dalam struktur yang akan dibentuk, ada beberapa nama lain yang akan ikut mengambil bagian antara lain pendiri sekaligus CEO SoftBank Masayoshi Son dan Perdana Menteri Inggris periode 1997-2007 Tony Blair.
Sebelumnya, Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) telah menyepakati puluhan kerja sama strategis untuk meningkatkan hubungan bilateral antar kedua negara. Setidaknya, ada 16 perjanjian kerja sama yang ditandatangani. Kesepakatan ini terjadi saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Abu Dhabi dan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata UEA Mohamed bin Zayed di Istana Kepresidenan Qasr Al Watan.
“PEA [Persatuan Emirat Arab] akan tetap menjadi salah satu mitra penting kerja sama ekonomi Indonesia, terutama di bidang investasi,” ucap Jokowi, dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Kepresidenan, Jakarta.
Indonesia dan UAE menyepakati lima perjanjian antara pemerintah di bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan penanggulangan terorisme. Sementara itu, ada 11 perjanjian bisnis yang diteken antar kedua negara. Perjanjian tersebut antara lain di bidang energi, minyak dan gas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset dengan estimasi total nilai investasi US$ 22,89 miliar atau setara Rp 314,9 triliun.
“MBZ akan menjadi ketuanya dengan dua orang anggota, yaitu Masayoshi Son dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang akan menjadi penganggung jawab untuk mereka,” kata Luhut usai mendampingi Jokowi bertemu dengan MBZ dan Masayoshi di Abu Dhabi, Selasa (14/1).
Salah satu poin kerja sama yang dibuka dari lawatan ke UEA ini adalah rencana struktur dan finalisasi Dana Abadi/Sovereign Wealth Fund (SWF) yang akan dilakukan akhir bulan ini di Tokyo. Saat ini tahapnya sudah memasuki finalisasi dan bakal dieksekusi oleh Menteri BUMN dan wakilnya, tim Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi serta penasehat hukum.
“Kami melibatkan ahli hukum karena kami berencana membuat UU-nya, dana ini kan melibatkan dana dari luar negeri, auditnya pun akan dilakukan dilakukan badan yang kredibel, auditor internasional yang independen mungkin akan dilibatkan sehingga tidak merusak kepercayaan para pemilik dana. UEA sudah berpengalaman mengelola SWF di negara lain seperti Mesir dan India sehingga mereka bisa mengantisipasi masalah apa saja yang biasanya yang muncul.” lanjut Luhut
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan bahwa sebagian dana tersebut akan diinvestasikan dalam pembangunan Ibu Kota baru di Kuta Kartanegara, Kalimantan Timur.
