Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne berencana bertemu pemimpin oposisi dan serikat-serikat pekerja dengan harapan dapat meredam protes berkepanjangan terhadap undang-undang sistem pensiun yang baru disahkan, sebagaimana pernyataan pihaknya pada Senin.
Demonstrasi menentang reformasi sistem pensiun, yang akan menaikkan usia pensiun dari 62 ke 64 tahun, semakin bergolak setelah pemerintahan Borne mengesahkan rancangan undang-undang tersebut tanpa pemungutan suara di Majelis Nasional Prancis bulan ini.
Presiden Emmanuel Macron menolak mencabut atau menangguhkan undang-undang tersebut.
Ia justru memerintahkan perdana menterinya terus mencari dukungan baru di parlemen setelah pemerintahannya gagal mendapat cukup sokongan yang akan menjamin RUU tersebut mendapat suara mayoritas di parlemen kemarin.
Borne akan bertemu ketua partai-partai politik dan berusaha memulai kembali dialog dengan serikat-serikat pekerja untuk membahas masalah perburuhan, sebagaimana pernyataan pihaknya, tanpa menyebutkan RUU sistem pensiun.
Sementara itu, sang perdana menteri dalam wawancara dengan AFP menyatakan rapat dengan pihak oposisi dan pemimpin serikat-serikat pekerja akan dimulai pekan depan dari 3 April.
AFP melaporkan Borne juga berjanji tidak akan lagi menggunakan wewenang konstitusional pemerintah mengesahkan undang-undang tanpa voting di parlemen selain untuk RUU anggaran negara apabila diperlukan nanti.
Walau begitu, masih belum jelas bagaimana usaha dialog pemerintah di tengah krisis sistem pensiun tersebut dapat menenangkan mayoritas publik yang menolak perubahan sistem dan pengunjuk rasa yang semakin gusar karena pemerintah mengesahkan RUU tersebut tanpa voting di parlemen sebelumnya.
Serikat-serikat pekerja telah menjadwalkan hari kesepuluh mogok kerja nasional untuk memprotes undang-undang sistem pensiun yang baru pada Selasa (28/3), sepekan setelah bentrokan terparah sepanjang protes tersebut dengan polisi terjadi dalam aksi yang digelar Selasa lalu (21/3).
Sementara itu, ketua serikat pekerja CFDT, Laurent Berger, pekan lalu mengusulkan supaya Macron menangguhkan undang-undang tersebut selama enam bulan bagi mencari kompromi yang dapat memuaskan semua pihak.
