Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Selasa mengajukan kemungkinan pemilu cepat sebelum kenaikan pajak yang ditujukan untuk mendanai anggaran pertahanan negara diberlakukan “beberapa saat setelah 2024.” Pemerintahan tersebut akan menerapkan kenaikan pajak untuk menutupi kekurangan 1 triliun yen (sekitar Rp117,2 triliun) dalam anggaran pertahanan, meskipun mendapat tantangan keras dari dalam koalisi yang berkuasa di tengah popularitas Kishida yang menurun.
“Kami akan meminta masyarakat umum untuk menanggung beban (pajak) untuk jangka waktu yang tepat, mulai dari sekitar 2024 sampai 2027,” kata Kishida dalam program televisi larut malam yang disiarkan pada Selasa.
“Kami akan memutuskan kapan dimulai, dan saya kira mungkin akan ada pemilihan pada saat itu,” tambahnya.
Pemilu nasional berikutnya dijadwalkan pada 2025, kecuali Kishida menyerukan pemilihan cepat.
Kishida mengumumkan rencana keamanan nasional baru pada pertengahan Desember dan berjanji untuk menggantikan belanja pertahanan menjadi 2 persen dari PDB Jepang pada 2027.
Rencana pertahanan baru membutuhkan tambahan dana 1 triliun yen (sekitar Rp117,2 triliun) yang menurut Kishida akan ditanggung oleh kenaikan pajak – prospek yang memicu perlawanan keras dari dalam Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa pada saat popularitas publik Kishida sendiri merosot.
Kepala kebijakan LDP Koichi Hagiuda mengatakan pada Minggu bahwa parlemen perlu dibubarkan sebelum kenaikan pajak diberlakukan agar pemilih membuat keputusan tentang masalah tersebut./data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_221228_135110_578.sdocx
