Pertemuan yang diperkirakan akan berlangsung dengan efisien pada Senin (13/11) antara Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Presiden Joko Widodo, menjadi lebih sensitif mengingat kemarahan umat Islam yang meluas atas kampanye anti-teror Israel yang menghancurkan di Gaza.
Gedung Putih mengumumkan bahwa tujuan dari pertemuan ini adalah untuk meningkatkan hubungan diplomatik AS dengan mitra utamanya di Indo-Pasifik yang telah maju dan mengarah pada lingkup pengaruh China.
Kedua pemimpin diperkirakan akan meningkatkan hubungan bilateral menjadi “Kemitraan Strategis Komprehensif,” yang menempatkan Washington setara dengan Beijing.
Namun, kedua presiden berbeda pendapat dalam menanggapi perang Israel-Hamas.
Biden menawarkan dukungan kuat kepada Israel dalam menanggapi serangan Hamas pada 7 Oktober ke Israel, sementara Widodo menyebut situasi kemanusiaan di Gaza “tidak dapat diterima.” Biden memahami “ada perasaan yang kuat” tetapi “akan terus menegaskan bahwa AS mendukung Israel,” kata koordinator komunikasi strategis Dewan Keamanan Nasional John Kirby kepada VOA dalam jumpa pers pada Kamis (9/11).
Biden juga akan menegaskan bahwa Amerika Serikat (AS) akan melakukan apa saja untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan perjalanan yang aman bagi rakyat Palestina dan tidak akan mundur dari “janji nyata solusi dua negara.” Gregory Poling, direktur Program Asia Tenggara di Pusat Studi Strategis dan Internasional (Center for Strategic and International Studies/CSIS), mengatakan dia memperkirakan kedua presiden akan berhati-hati dalam menangani isu yang sarat emosi ini, terutama dalam seruan gencatan senjata tanpa batas waktu.
“Apa pun yang dikatakan Jokowi [Joko Widodo] yang terlalu kritis terhadap Israel atau terlalu mendukung Hamas akan merusak hubungan dengan AS dan Barat.
Dan apa pun yang dia katakan yang tidak cukup kritis terhadap Israel akan merugikannya di dalam negeri,” kata Poling.
Dukungan Indonesia untuk perjuangan Palestina Perjuangan Palestina sangat memengaruhi pandangan politik di Indonesia berdasarkan tradisi dan demografi anti-kolonialnya.
Sekitar 13 persen dari 229 juta umat Islam dunia tinggal di Indonesia.
Umat Islam sendiri mencapai 87 persen dari total populasi penduduk Indonesia.
Sama seperti tidak ada calon presiden yang bisa menang di AS tanpa memberikan dukungan kepada Israel, hal sebaliknya juga terjadi di Indonesia.
“Tidak ada satu pun presiden Indonesia yang berani tidak membela Palestina,” kata Siti Mutiah Setiawati, dosen studi Timur Tengah di Universitas Gadjah Mada.
“Para pendiri bangsa kami telah meletakkan dasar kebijakan luar negeri kami – non-blok, bebas dan aktif.
Bela mereka yang tertindas,” katanya.
Ketika korban sipil meningkat di Gaza, di beberapa kota di Indonesia berlangsung aksi protes atas dukungan AS terhadap Israel.
Partai-partai Islam terkemuka sering berupaya memanfaatkan masalah Palestina, dan menjelang pemilihan presiden tahun depan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang berkuasa khawatir bahwa Presiden Joko Widodo akan terlihat terlalu lunak terhadap perang di Gaza.
Hanya sehari sebelum kunjungannya ke Gedung Putih, Jokowi dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang diselenggarakan oleh Arab Saudi di Riyadh.
Agenda pertemuan itu menyerukan diskusi tentang “agresi brutal Israel terhadap rakyat Palestina.” Namun, para pakar kebijakan memperingatkan bahwa perselisihan apa pun mengenai perang Israel-Hamas dapat membahayakan kemajuan dalam daftar panjang kepentingan bersama, termasuk kesepakatan mengenai nikel dan meningkatnya ambisi China di Indo-Pasifik.
“Insentifnya adalah menghindari pengungkapan perbedaan pendapat mengenai konflik Israel-Gaza di depan umum,” kata Lucas Myers, peneliti senior untuk Asia Tenggara di Program Asia Wilson Center.
Kesepakatan mineral penting Jakarta telah mendorong perjanjian perdagangan bebas terbatas serupa dengan perjanjian yang ditandatangani AS dengan Jepang pada Maret yang akan memungkinkan ekspor nikel Indonesia tercakup dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS (Inflation Reduction Act/IRA) pada 2022.
IRA adalah undang-undang perubahan iklim dan energi bersih khas Biden yang memberikan kredit pajak senilai puluhan miliar dolar untuk memacu produksi dan penjualan kendaraan listrik dalam negeri.
Konsumen Amerika dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit pajak sebesar $7,500 untuk membeli kendaraan listrik jika 50 persen komponen baterainya diproduksi di Amerika Utara dan jika 40 persen mineral penting yang digunakan untuk kendaraan tersebut diekstraksi, diproses, dan/atau didaur ulang di dalam negeri atau di suatu negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Washington.
Pembuatan kendaraan listrik membutuhkan berbagai mineral penting, termasuk nikel.
Sejauh ini Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan terbesar nikel di dunia.
Ketika Jokowi bertemu dengan Wakil Presiden Kamala Harris di Jakarta pada September, ia meminta AS untuk memulai pembicaraan mengenai kesepakatan perdagangan bebas terbatas untuk mineral-mineral penting.
Negosiasi belum dimulai secara resmi, tetapi menurut Gedung Putih, Biden dan Jokowi akan “menjajaki peluang untuk meningkatkan kerja sama dalam transisi energi ramah lingkungan.” Tantangan terbentang di depan karena industri pertambangan dan peleburan mineral logam di Indonesia bergantung pada investasi China dan dibebani oleh permasalahan ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.
Pada Oktober, sekelompok senator bipartisan Amerika Serikat (AS) mengirimkan surat kepada pemerintahan Biden yang mendesak pemerintah untuk memasukkan keprihatinan ini ke dalam pertimbangannya untuk setiap perluasan akses terhadap mineral-mineral penting.
Sementara Jakarta menginginkan kesepakatan bilateral seperti Perjanjian Mineral Kritis AS-Jepang, Washington juga sedang menjajaki skema mineral penting di bawah Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kesejahteraan (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity/IPEF) 2022, yang ditandatangani oleh 13 negara termasuk Indonesia.IPEF tidak memberikan akses pasar kepada pihak yang menandatanganinya, tetapi menawarkan fasilitasi perdagangan.
Poling mengatakan pengumuman mineral penting kemungkinan akan keluar pada pertemuan Senin, 13 November 2023.
“Kemungkinan juga akan ada pengumuman mineral kritis multilateral di sekitar APEC, seperti ini akan menjadi bagian dari IPEF,” ujarnya.
Poling mengacu pada KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik yang akan diselenggarakan oleh AS minggu depan di San Francisco dan akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.
Apakah Indonesia akan mendapatkan keduanya – yang merupakan awal dari perundingan bilateral mengenai mineral penting dan kerangka kerja multilateral – masih harus dilihat, tambahnya.
China Dengan jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan ekonomi yang pesat bernilai triliunan dolar, dan sumber daya yang melimpah, Indonesia memainkan peran penting dalam pertarungan geopolitik untuk mendapatkan pengaruh di Asia antara Washington dan Beijing.
Di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia berada di urutan kedua setelah Pakistan dalam hal nilai proyek-proyek Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) – senilai $20,3 miliar dan 71 proyek yang beroperasi pada tahun 2021.
Jokowi tidak dapat mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, tetapi dia ingin mengukuhkan warisannya sebagai pemimpin proyek infrastruktur.
Namun, seperti negara-negara besar di Asia Tenggara lainnya, Indonesia mengarahkan hubungan militernya ke Amerika Serikat karena China semakin menegaskan klaimnya atas perairan yang disengketakan di Laut China Selatan.
Pada Agustus, militer Indonesia dan AS melakukan latihan Super Garuda Shield, memperluas latihan tahunan dengan melibatkan lebih dari 4.000 anggota militer dengan 19 negara sebagai partisipan atau pengamat.
Latihan itu merupakan salah satu latihan multinasional terbesar di kawasan Indo-Pasifik.
Kunjungan Jokowi pada Senin dijadwalkan setelah Biden mengirim Harris ke KTT ASEAN yang diselenggarakan oleh Indonesia pada September dan dia sendiri berkunjung ke
