Meningkatnya keterlibatan pasukan militer dalam kegiatan berbau ekstremisme, pihak Pentagon pada Senin (20/12) mengeluarkan aturan terperinci baru yang melarang anggota militer secara aktif terlibat dalam kegiatan ekstremis.
Pedoman baru itu disampaikan hampir setahun setelah beberapa anggota dan mantan anggota militer turut serta dalam kerusuhan di gedung Kongres AS, Capitol, pada Januari lalu yang memicu peninjauan luas di departemen pertahanan.
Menurut Pentagon, kurang dari 100 anggota militer diketahui terlibat dalam kasus-kasus aktivitas ekstremis penting pada tahun lalu.
Tapi Pentagon memperingatkan jumlah itu mungkin bertambah mengingat lonjakan kekerasan domestik ekstremisme yang terjadi baru-baru ini, terutama di kalangan veteran.
Para pejabat mengatakan kebijakan baru itu tidak banyak mengubah apa yang sebelumnya dilarang tetapi lebih merupakan upaya untuk memastikan tentara mengetahui jelas mengenai apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan, sambil tetap melindungi hak Amandemen Pertama mereka untuk kebebasan berbicara.
Dan untuk pertama kalinya, peraturan ini jauh lebih spesifik menjangkau aktivitas di media sosial.
Kebijakan baru tersebut menjabarkan secara rinci kegiatan yang dilarang, yang meliputi advokasi terorisme, mendukung penggulingan pemerintah, penggalangan dana atau unjuk rasa atas nama kelompok ekstremis, atau “menyukai” atau memposting ulang pandangan ekstremis di media sosial.
Aturan tersebut juga menetapkan bahwa agar seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban, komandan harus menentukan dua hal yaitu bahwa tindakan tersebut merupakan kegiatan ekstremis, sebagaimana didefinisikan dalam aturan, dan bahwa anggota militer “berpartisipasi aktif” dalam kegiatan terlarang itu.
Kebijakan sebelumnya melarang kegiatan ekstremis tetapi tidak menjelaskan secara rinci.
Kebijakan tersebut juga tidak merinci proses dua langkah untuk menentukan apakah seseorang bertanggung jawab.
Apa yang sebelumnya tidak diperbolehkan, sekarang masih tidak diperbolehkan, kata seorang pejabat senior pertahanan.
Tetapi beberapa pejabat mengatakan ketika sebuah kelompok studi berbicara dengan anggota militer tahun ini, mereka mendapati banyak anggota militer yang menginginkan definisi yang lebih jelas tentang apa yang tidak diperbolehkan.
