Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, pada Selasa (10/1), secara resmi mencabut mandat vaksinasi COVID-19.
Tetapi memo baru yang ditandatangani Menteri Pertahanan Lloyd Austin juga memberi keleluasaan kepada para komandan tentang bagaimana atau apakah akan mengerahkan tentara yang tidak divaksinasi.
Memo Austin telah diantisipasi secara luas sejak undang-undang yang ditandatangani pada 23 Desember memberinya waktu 30 hari untuk mencabut mandat vaksinasi tersebut.
Departemen Pertahanan telah menghentikan semua tindakan terkait personel, misalnya tidak menyertakan tentara yang menolak vaksinasi.
“Departemen ini akan terus mengampanyekan dan mendorong vaksinasi COVID-19 untuk semua tentara,” kata Austin dalam memo itu.
“Vaksinasi meningkatkan kesiapan operasional dan melindungi pasukan.” Austin mengatakan komandan berwenang untuk memastikan kesiapan satuan dan tentara yang sehat.
Dia menambahkan, bagaimanapun, kebijakan departemen lain – termasuk mandat untuk vaksin lain – tetap berlaku.
Hal tersebut termasuk “kemampuan komandan untuk mempertimbangkan, sebagaimana mestinya, status imunisasi individu personel dalam membuat penempatan, penugasan, dan keputusan operasional lainnya, termasuk apakah vaksinasi diperlukan untuk perjalanan ke, atau masuk ke, negara asing.” Isu mandat vaksin yang telah menjadi masalah politik yang banyak diperdebatkan, yang telah memecah belah Amerika Serikat, memaksa lebih dari 8.400 tentara keluar dari militer karena menolak mematuhi perintah untuk divaksinasi.
Ribuan lainnya meminta pengecualian dengan alasan agama dan medis.
Memo Austin mengakhiri permintaan pengecualian itu.
