JAVAFX – Pemerintah Indonesia menyerahkan undang-undang kepada parlemen pada hari Rabu untuk mempercepat laju reformasi ekonomi dan meningkatkan iklim investasi negara, mendorong protes oleh serikat pekerja.
RUU “Penciptaan Pekerjaan” adalah salah satu dari beberapa yang disebut “undang-undang omnibus” yang disebut Presiden Indonesia Joko Widodo atau undang-undang yang mengelompokkan perubahan bersama dalam undang-undang yang tidak terkait untuk memungkinkan parlemen memberikan suaranya dalam satu gerakan.
Investor asing sering mengutip ketidakpastian peraturan, rintangan birokrasi dan peraturan ketenagakerjaan yang ketat sebagai salah satu keprihatinan utama mereka tentang Indonesia.
Menteri Koordinator Urusan Ekonomi Airlangga Hartarto mengatakan bahwa “Kami di sini untuk menyerahkan surat presiden, rancangan (rancangan undang-undang) dan makalah akademisnya. Pada saat yang sama kami akan mempromosikan RUU ini di seluruh Indonesia sehingga masyarakat tahu apa yang sedang dibahas, diputuskan dan dampaknya bagi perekonomian nasional. Isinya murni untuk menciptakan lapangan kerja.”
Rincian rancangan undang-undang itu sebagian besar telah ditutup-tutupi karena sifat sensitif dari perubahan peraturan ketenagakerjaan dan batas investasi asing, tetapi serikat pekerja telah mengkritiknya dan menyebutnya “eksploitasi modern”.
Ratusan anggota serikat berunjuk rasa di gerbang depan gedung parlemen pada hari Rabu untuk memprotes RUU tersebut.
Sebuah sumber dengan pengetahuan tentang masalah ini mengatakan kepada Reuters RUU itu mencakup proposal untuk memotong pembayaran pesangon, tetapi juga akan memerintahkan perusahaan untuk memberikan manfaat tunai dimuka untuk menenangkan serikat pekerja.
Pejabat pemerintah mengatakan aturan baru terkait upah minimum juga akan diusulkan dan akan ada bab tentang penyederhanaan sistem perizinan bisnis yang rumit. Usulan besar lain yang diketahui dalam RUU tersebut termasuk insentif untuk investasi dalam pengolahan logam, batubara dan perubahan aturan konsesi pertambangan.
Ekonom mengatakan undang-undang omnibus, Jokowi dapat mendorong pertumbuhan pada paruh kedua tahun ini, dengan asumsi persetujuan tepat waktu oleh parlemen.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia melaju lambat dalam tiga tahun pada 2019, di 5,02% dan kemungkinan akan ditekan lebih lanjut tahun ini oleh perlambatan ekonomi di China karena ia berjuang melawan wabah virus corona.
Presiden telah meminta anggota parlemen untuk menyelesaikan debat RUU Penciptaan Pekerjaan dan undang-undang omnibus lain tentang perpajakan dalam 100 hari. Koalisi yang berkuasa mengendalikan hampir 75% kursi di parlemen.
