JAVAFX – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada hari Rabu (5/2) mengatakan, pemerintah Indonesia telah mengajukan tagihan pajak ke parlemen yang mengusulkan pemotongan pajak perusahaan dan berusaha membuat raksasa internet membayar lebih banyak pajak.
RUU pajak adalah bagian dari apa yang disebut “undang-undang omnibus” Presiden Joko Widodo, atau undang-undang yang bertujuan mengganti puluhan undang-undang yang tumpang tindih yang dianggap sebagai hambatan untuk investasi, karena ia berusaha untuk memperbaiki janji-janji kampanye tahun lalu untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan mengangkat pertumbuhan ekonomi.
RUU itu tidak dipublikasikan, tetapi Indrawati sebelumnya mengatakan akan mendukung pemotongan tarif pajak perusahaan, dari 25% saat ini menjadi 22% pada tahun 2021 dan kemudian menjadi 20% pada tahun 2023. Perubahan yang diusulkan juga akan membuat perusahaan internet membayar pajak pertambahan nilai (PPN) 10% terlepas dari di mana mereka berada.
Sri Mulyani mengatakan bahwa “meskipun kami memotong tarif pajak perusahaan, kami akan memperluas basis pajak kami dan memaksimalkan pengeluaran kami sehingga tidak ada guncangan ekonomi. Ini harus dipertahankan karena ada perlambatan ekonomi global.”
Pendapatan pajak diperkirakan akan berkurang hingga 86 triliun rupiah ($6,27 miliar) per tahun dari pemotongan pajak perusahaan. Tagihan omnibus harus membantu meringankan kondisi keuangan melalui portofolio dan aliran investasi langsung asing, dan “menjadikan Indonesia tujuan investasi yang lebih menarik.
Partai-partai dalam koalisi Presiden Jokowi yang berkuasa mengendalikan 74% kursi di parlemen, menghilangkan segala rintangan besar bagi berlalunya RUU tersebut. Presiden Jokowi telah meminta anggota parlemen untuk menyelesaikan musyawarah mereka dalam 100 hari.
Supratman Andi Atgas, seorang anggota parlemen yang memimpin badan parlemen yang mengawasi agenda anggota parlemen, mengatakan tidak ada kepastian untuk memenuhi jadwal Jokowi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan “RUU omnibus lain yang bertujuan merampingkan birokrasi dan melonggarkan aturan perburuhan akan diajukan ke parlemen minggu ini.”
Ekonomi Indonesia tumbuh pada laju terlemah dalam tiga tahun pada kuartal keempat 2019, sebagian karena investasi yang lamban.
