Konflik di Suriah telah merenggut sebanyak 306.887 nyawa warga sipil antara 1 Maret 2011 hingga 31 Maret 2021.
Kantor tersebut menyebutkan 143.350 kematian warga sipil telah didokumentasikan secara individual oleh berbagai sumber dengan informasi terperinci, termasuk nama lengkap, tanggal, dan lokasi kematian, jelas laporan Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (28/6).
Menurut institusi tersebut, dengan menggunakan teknik estimasi statistik, diperkirakan ada tambahan 163.537 kematian warga sipil, sehingga total korban tewas warga sipil menjadi 306.887.
Dengan total jumlah 306.887 tersebut berarti selama 10 tahun terakhir setiap hari rata-rata 83 warga sipil meninggal akibat kekerasan karena konflik, ungkap laporan itu.
Laporan tersebut dimandatkan oleh Dewan HAM PBB (UNHRC).
Tingkat kematian warga sipil dalam 10 tahun terakhir menunjukkan angka yang mengejutkan yakni 1,5 persen dari total populasi Republik Arab Suriah pada awal konflik.
Konflik bersenjata di Suriah pecah pada 2011 dan dengan cepat berubah menjadi perang besar.
Selama beberapa tahun terakhir, delegasi pemerintah Suriah dan pihak oposisi telah mengadakan beberapa putaran pembicaraan damai di Jenewa, tetapi mereka belum berhasil menemukan solusi.
Konflik bersenjata di Suriah pecah pada 2011 dan dengan cepat berubah menjadi perang besar.
Selama beberapa tahun terakhir, delegasi pemerintah Suriah dan pihak oposisi telah mengadakan beberapa putaran pembicaraan damai di Jenewa, tetapi mereka belum berhasil menemukan solusi.
Selesa “Angka kematian terkait konflik dalam laporan ini bukan sekadar kumpulan angka abstrak, tetapi mewakili individu manusia,” kata Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet.
Menurut dia, pembunuhan terhadap 306.887 warga sipil akan berdampak mendalam dan membekas pada keluarga dan komunitas tempat mereka berasal.
“Dan akan saya perjelas, ini adalah orang-orang yang terbunuh sebagai dampak langsung dari operasi perang.
Ini belum termasuk lebih banyak lagi warga sipil yang meninggal karena hilangnya akses ke perawatan kesehatan, makanan, air bersih, dan hak asasi manusia mendasar lainnya, yang masih harus dikaji,” tegas Bachelet.
