Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Amina Mohammed pada Kamis (20/10) menyerukan komunitas internasional agar meningkatkan upaya promosi partisipasi perempuan dalam pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian.
Partisipasi perempuan di semua tingkatan “telah memainkan peran penting dalam mengubah cara kita mengambil pendekatan terhadap perdamaian dan keamanan selama 20 tahun terakhir,” kata Amina Mohammed dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang mengusung tema “Memperkuat Ketangguhan dan Kepemimpinan Perempuan sebagai Jalan menuju Perdamaian di Daerah yang Diganggu Kelompok Bersenjata” (Strengthening Womens Resilience and Leadership as a Path to Peace in Regions Plagued by Armed Groups).
“Ketika kita membuka pintu untuk inklusi dan partisipasi, kita mengambil sebuah langkah maju yang besar dalam pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian,” ujarnya.
Terlepas dari beberapa dekade yang membuktikan bahwa kesetaraan gender memberikan jalur menuju perdamaian berkelanjutan dan pencegahan konflik, “kita (justru) bergerak ke arah yang berlawanan,” kata Amina Mohammed seraya menambahkan bahwa “kemajuannya berjalan lamban.” Amina Mohammed menyebutkan sepanjang kurun waktu 1995 hingga 2019, kaum perempuan rata-rata hanya menyumbang 13 persen sebagai negosiator, 6 persen mediator, dan 6 persen penanda tangan dalam proses perdamaian utama..
Dalam pandangan Amina, partisipasi perempuan dalam proses perdamaian dan pengaruh atas keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka, masih tertinggal jauh.
Hal tersebut telah menciptakan penghalang nyata bagi perdamaian yang inklusif, mampu bertahan lama, serta berkelanjutan.
Oleh karena itu, Wakil sekjen PBB ini menyerukan untuk membongkar norma-norma patriarki yang mengecualikan perempuan dari kekuasaan, mengedepankan lebih banyak mediator dan negosiator perempuan, serta mengamankan pembiayaan yang lebih besar dan lebih dapat diprediksi untuk para wanita pembangun perdamaian di garis depan.
“Kita membutuhkan kesetaraan gender secara penuh, termasuk melalui kuota khusus untuk mempercepat inklusi perempuan, di seluruh pemantauan pemilu, reformasi sektor keamanan, perlucutan senjata, demobilisasi, dan sistem peradilan,” katanya.
