Dewan Keamanan PBB, Senin (28/2), memutuskan untuk memperluas embargo senjata terhadap pemberontak Houthi Yaman, dengan mengatakan bahwa kelompok itu telah mengancam perdamaian, keamanan dan stabilitas negara yang dilanda perang tersebut.
Anggota dewan mengatakan para pemberontak bertanggung jawab atas penyerangan terhadap warga sipil, pengiriman komersial di Laut Merah, dan Arab Saudi serta Uni Emirat Arab.
Dewan Keamanan PBB sebelumnya telah membekukan aset, dan memberlakukan larangan perjalanan dan embargo senjata terhadap para pemimpin dan pejabat tinggi Houthi, tetapi resolusi yang dibuat pada Senin (28/2) itu secara dramatis memperluas pemberlakuan embargo senjata bagi seluruh anggota Houthi.
Resolusi yang dirancang oleh Inggris itu menyatakan pihak Houthi, yang mendapat dukungan Iran, telah “menerapkan kebijakan kekerasan seksual dan penindasan terhadap perempuan yang aktif secara politik dan profesional, terlibat dalam perekrutan dan pemanfaatan anak-anak,” menggunakan ranjau darat dan alat peledak improvisasi serta menghalangi bantuan kemanusiaan bagi warga Yaman.
Koalisi pimpinan Saudi terlibat dalam perang sejak Maret 2015, didukung oleh Amerika Serikat, berupaya mengembalikan Presiden Abed Rabbo Mansour Hadi ke tampuk kekuasaan.
Meski serangan udara dan pertempuran terjadi tanpa henti di darat, perang tersebut telah memperburuk kondisi di Yaman dan masih berujung kebuntuan.
Perang itu juga telah menyebabkan satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.
Sejak itu AS menangguhkan keterlibatan secara langsung dalam konflik kawasan tersebut.
Pemungutan suara hari pada Senin (28/2) itu berakhir dengan 11-0 dimana Irlandia, Norwegia, Brasil dan Meksiko memilih abstain di tengah kekhawatiran atas dampak negatif pada situasi kemanusiaan yang mengerikan di negara termiskin di dunia Arab dan berisiko merusak proses politik yang rapuh.
Resolusi tersebut memperpanjang sanksi terhadap kelompok Houti hingga 28 Februari 2023, yang mencakup embargo senjata, pembekuan aset, dan larangan bepergian.
Resolusi yang diadopsi pada Senin (28/2) itu menambahkan embargo senjata bagi semua pemberontak Houthi dan menyerukan kepada semua negara “untuk meningkatkan upaya memerangi penyelundupan komponen dan senjata melalui jalur darat dan laut, guna memastikan penerapan embargo senjata yang ditargetkan.”
