Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada Selasa mengingatkan situasi keamanan yang buruk di Afrika Barat akibat kudeta yang terjadi di Niger pekan lalu.
“Krisis yang berlangsung, jika tidak diatasi akan memperburuk situasi keamanan di wilayah itu,” kata Leonardo Santos Simao, kepala Kantor PBB untuk Afrika Barat dan Sahel.
“Hal itu juga akan berdampak negatif kepada pembangunan dan kehidupan masyarakat di negara yang 4,3 juta penduduknya membutuhkan bantuan kemanusiaan.” “Niger dan lainnya tidak membutuhkan kudeta,” kata dia.
Simao mengatakan PBB tidak terlibat dalam negosiasi sejauh ini, namun mendukung penuh segala upaya mengembalikan tatanan demokrasi di negara itu.
Sekelompok tentara yang menyebut diri Dewan Nasional untuk Pengamanan Negara menahan Presiden Mohamed Bazoum pekan lalu.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengungkapkan keprihatinan atas penangkapan sejumlah anggota pemerintah, kata wakil juru bicara Farhan Haq.
Guterres mendesak Niger mematuhi kewajiban hak asasi manusia internasionalnya dan segera memulihkan tatanan konstitusional, kata dia.
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas Greenfield, yang saat ini memimpin Dewan Keamanan selama Agustus, mengaku sudah berbicara dengan Bazoum Kamis lalu.
“Dia kelihatannya baik-baik saja.
Dia berada dalam tahanan rumah bersama keluarganya.
Dia tidak terdengar tertekan, tetapi saya tahu bahwa situasi yang dia hadapi saat ini memang sangat tegang,” kata Greenfield.
Bazoum terpilih pada 2021, dalam transisi kekuasaan demokratis pertama sejak negara itu merdeka dari penjajahan Prancis pada 1960.
Para pemimpin Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) telah mengeluarkan ultimatum pada Minggu kepada junta agar mengembalikan presiden terpilih secara demokratis dalam sepekan atau menghadapi intervensi militer dari negara-negara di kawasan itu.
Organisasi kawasan Afrika Barat tersebut juga menyatakan segera menangguhkan “seluruh transaksi perdagangan dan keuangan” dengan Niger.
