Deputi Sekretaris Jenderal PBB Amina J.
Mohammed mendorong pemerintah negara-negara di dunia untuk melakukan langkah-langkah mendesak dan dalam skala besar mengatasi peningkatan risiko bencana.
“Selama tiga hari ke depan, kita memiliki kesempatan unik untuk mempertimbangkan opsi kebijakan terbaik untuk beralih dari risiko ke ketahanan, dan untuk mengambil langkah-langkah penting untuk memastikan pemulihan guna menempatkan diri kita kembali ke jalur untuk masa depan yang aman dan berkelanjutan,” ujar Amina Mohammed dalam kegiatan Sesi ke-7 Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) di Nusa Dua, Badung, Bali.
Deputi Sekjen PBB itu mendesak adanya koherensi yang lebih besar dalam menangani kerentanan masyarakat sebelum, selama, dan setelah krisis pandemi dan bencana yang terjadi secara tumpang tindih.
Menurut Amina, Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan 17 tujuannya telah menyediakan kerangka yang komprehensif untuk upaya menangani kerentanan masyarakat dan mengurangi risiko bencana.
Namun, kata dia, tetap diperlukan langkah atau tindakan dengan rasa urgensi dan tindakan dalam skala besar.
Adapun langkah-langkah atau tindakan yang diperlukan itu, salah satunya adalah upaya mengambil pelajaran dari pandemi COVID-19 untuk membangun kesiapan menghadapi pandemi berikutnya di masa depan, yakni dengan memahami dan upaya untuk mengurangi risikonya.
Selain itu, menurut Amina, pemerintah negara-negara perlu berinvestasi dalam kemampuan pendataan yang lebih kuat untuk memastikan bahwa tidak ada siapa pun yang tertinggal.
“Melalui instrumen multilateral baru termasuk Dana analisis kompleks risiko bencana PBB (CRAFd), kami ingin mendukung ekosistem yang dapat mengantisipasi, mencegah, dan merespons risiko kompleks (bencana) dengan lebih baik sebelum berubah menjadi bencana besar,” ujarnya.
Hal itu termasuk mengembangkan analisis risiko bersama dan berinvestasi dalam koordinasi dan infrastruktur data yang memungkinkan negara-negara berbagi pengetahuan.
Amina juga menekankan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana untuk berfokus pada negara-negara berkembang dan negara kepulauan kecil yang akan sangat menderita ketika bencana datang.
“Bencana di negara-negara ini dapat merusak kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade dalam satu peristiwa dengan konsekuensi ekonomi dan sosial jangka panjang yang sangat serius,” katanya.
Selanjutnya, Deputi Sekjen PBB itu menekankan pentingnya peningkatan kerja sama internasional untuk pencegahan dan pengurangan risiko bencana di negara-negara yang paling rentan dan untuk komunitas yang paling rentan, terutama perempuan dan anak perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin, dan warga yang terpinggirkan dan terisolasi.
“Salah satu contoh nyata (dari kerja sama internasional itu) adalah dengan penyediaan sistem peringatan dini, langkah adaptasi yang terlihat dan efektif untuk menyediakan lebih dari apa yang telah diinvestasikan penuh (untuk upaya pengurangan risiko bencana),” ujar Amina.
“Kita juga perlu memasukkan tentang langkah pengurangan risiko bencana ke dalam kerangka keuangan kita dan memikirkan tentang ketahanan dalam semua investasi keuangan,” tambahnya.
