Tim penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta orang-orang untuk mengumpulkan dan menyimpan bukti dokumenter kejahatan yang diperintahkan oleh militer Myanmar sejak kudeta 1 Februari 2021, untuk membangun kasus terhadap para pemimpinnya.
Lebih dari 180 pengunjuk rasa telah dibunuh oleh pasukan keamanan yang berusaha menghancurkan gelombang demonstrasi sejak junta merebut kekuasaan di negara Asia Tenggara itu, kata kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.
“Orang-orang yang paling bertanggung jawab atas kejahatan internasional paling serius biasanya mereka yang memegang posisi kepemimpinan tinggi,” kata Nicholas Koumjian, kepala tim PBB yang berbasis di Jenewa, dalam sebuah pernyataan, Rabu.
“Mereka bukanlah orang yang secara fisik melakukan kejahatan dan bahkan seringkali tidak hadir di lokasi dimana kejahatan tersebut dilakukan.
