Pemerintah Bangladesh dan Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) menandatangani kesepakatan terkait Pulau Bhasan Char yang menyetujui pembentukan kerangka kerja dan kebijakan tanggap kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya.
UNHCR menandatangani nota kesepahaman (MoU) tersebut pada Sabtu (9/10), menurut pernyataan kantor UNHCR di Dhaka.
Perjanjian yang berkaitan dengan Bhasan Char memungkinkan kerja sama yang erat antara pemerintah Bangladesh dan PBB untuk melayani kepentingan pengungsi Rohingya yang jumlahnya semakin meningkat di pulau itu.
“(Kesepakatan) ini mencakup bidang-bidang utama perlindungan, pendidikan, pelatihan keterampilan, mata pencaharian, dan kesehatan, yang akan membantu para pengungsi untuk menjalani kehidupan yang layak di pulau itu dan lebih mempersiapkan mereka untuk kembali ke Myanmar secara berkelanjutan di masa depan,” kata UNHCR.
Bangladesh menampung sekitar 1,2 juta warga Rohingya di kamp-kamp pengungsi di distrik selatan Coxs Bazar.
Para pengungsi itu melarikan diri dari negara bagian Rakhine di Myanmar, setelah tindakan keras dan brutal oleh militer pada Agustus 2017.
Karena padatnya kamp-kamp di Coxs Bazar, pemerintah Bangladesh mulai merelokasi 100.000 pengungsi Rohingya ke Pulau Bhasan Char pada Desember tahun lalu.
Sejauh ini, sekitar 20.000 pengungsi telah direlokasi di pulau tersebut.
Pulau Bhasan Char terletak 50 kilometer di lepas pantai barat daya Bangladesh dan berjarak hampir 193 kilometer dari ibu kota Dhaka.
Pemerintah telah membangun 1.400 rumah di pulau itu masing-masing memiliki 16 kamar di dalamnya.
Sebelum menandatangani kesepakatan dengan Bangladesh, PBB telah mengadakan diskusi dengan komunitas pengungsi Rohingya di Coxs Bazar dan mereka yang sudah ada di Bhasan Char.
PBB mendorong masyarakat internasional untuk meningkatkan dukungan kemanusiaan karena kurangnya pendanaan Rencana Bersama untuk Tanggap Kemanusiaan Rohingya di Coxs Bazar saat ini.
“Dukungan ini harus terus berlanjut hingga para pengungsi dapat kembali ke Myanmar dengan aman, sukarela, bermartabat, dan berkelanjutan, yang tetap menjadi prioritas bersama PBB dan pemerintah Bangladesh, serta keinginan para pengungsi Rohingya di negara tersebut,” kata UNHCR.
