Aset Afghanistan yang dibekukan oleh negara lain adalah milik rakyat Afghanistan dan harus digunakan untuk keuntungan mereka, kata Stephane Dujarric, Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, pada Rabu (28/9).
“Kami percaya bahwa aset Afghanistan yang dibekukan tahun lalu oleh sejumlah negara adalah milik rakyat Afghanistan dan setiap upaya harus dilakukan untuk menemukan cara agar dana ini dapat digunakan demi keuntungan mereka,” kata Dujarric.
“Sangat penting agar semua dana tersebut perlu ditangani secara transparan dan akuntabel, menghormati sanksi internasional dan perlu dipastikan tidak ada uang yang digunakan untuk tujuan terlarang,” katanya.
Ketika ditanya apakah PBB percaya bahwa keputusan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mengalihkan setengah dari aset Afghanistan yang telah dia dibekukan untuk kepentingan domestik AS adalah salah, Dujarric mengatakan, “Kami percaya bahwa aset Afghanistan adalah milik rakyat Afghanistan, dan aset tersebut harus dibelanjakan dengan cara transparan yang menguntungkan rakyat Afghanistan.” Biden pada Februari lalu menandatangani perintah eksekutif untuk membebaskan 7 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp15.243) dari lebih dari 9 miliar dolar yang telah dibekukan dan disita setelah Taliban mengambil alih Afghanistan tahun lalu, dan membagi uang itu untuk bantuan kemanusiaan bagi Afghanistan dan untuk korban serangan teroris 11 September 2001 di AS.
