Partai Republik Hidupkan Kembali Legislasi Antivaksin di Kansas

0
73
Healthcare cure concept with a hand in blue medical gloves holding Coronavirus, Covid 19 virus, vaccine vial

Legislator partai Republik yang konservatif, Kamis (17/3) menghidupkan kembali proposal untuk melemahkan persyaratan vaksinasi di Kansas bagi anak-anak yang mendaftar di sekolah dan tempat penitipan anak, serta mempermudah orang-orang mendapatkan perawatan COVID-19 yang berpotensi membahayakan.

Komite kesehatan Senat Kansas menyetujui RUU yang akan memungkinkan orang tua untuk mendapat pengecualian berdasarkan keyakinan agama tanpa mendapat pertanyaan dari kewajiban memvaksinasi anak-anak mereka dari selusin lebih penyakit, termasuk campak, batuk rejan, polio dan cacar air.

Legislasi ini juga akan membatasi kemampuan apoteker untuk menolak memberi obat cacing ivermectin yang diresepkan dan obat-obat lainnya yang digunakan untuk mengobati COVID-19.

Legislasi ini akan diajukan ke sidang paripurna Senat untuk dibahas.

Anggota partai Republik yang menjadi mayoritas juga akan mempertimbangkan proposal untuk sangat membatasi kewenangan administrator kesehatan masyarakat negara bagian Kansas dalam menangani penyakit menular dan lainnya untuk melarang semua kewajiban mengenakan masker dalam pandemi pada masa mendatang.

Legislasi yang disetujui hari Kamis (17/3) itu akan mewajibkan sekolah untuk memberikan pengecualian bagi orang tua yang menyatakan vaksinasi melanggar keyakinan agama mereka atau keyakinan moral dan etika yang mereka junjung kuat tanpa perlu menyelidiki keyakinan itu.

Sebuah UU yang diberlakukan November lalu memberi pengecualian yang luas dan serupa bagi para pekerja yang ingin menghindari mandat vaksin COVID-19.

“Ini memungkinkan orang tua dengan anak-anak usia prasekolah dan usia sekolah untuk menikmati kebebasan beragama yang sama yang dinikmati orang lain,” kata Senator Republik Mark Steffen dari Hutchinson.

Namun Senator Kristen OShea dari Topeka memisahkan diri dengan rekan-rekannya dari partai Republik dan menentang legislasi itu.

Ia menyatakan pada hari Kamis (17/3) bahwa komite tidak mengadakan dengar pendapat mengenai dilemahkannya kewajiban vaksinasi pada anak-anak.

Dalam sidang awal bulan ini ia mengatakan, “Benar-benar menakutkan memikirkan bahwa kita berada di tengah masyarakat yang akan membawa kembali campak dan polio serta batuk rejan, dan lain-lainnya.”