Kelompok tujuh ekonomi maju terbesar (Group of Seven/G7) mengecam kudeta di Myanmar melalui pernyataan bersama menteri luar negeri mereka, yakni Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, serta dengan melibatkan Perwakilan Tinggi Uni Eropa.
“Kami, para Menteri Luar Negeri G7 dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat serta Perwakilan Tinggi Uni Eropa, bersatu mengutuk kudeta di Myanmar,” demikian dikatakan dalam pernyataan tertulis Kedutaan Besar Inggris yang diterima di Jakarta, Rabu.
“Kami sangat prihatin dengan penahanan para pemimpin politik dan aktivis masyarakat sipil, termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, serta penargetan media.” Kelompok tersebut pun menyerukan kepada militer Myanmar untuk segera mengakhiri status keadaan darurat dan menghormati hukum yang berlaku serta hak asasi manusia.
“Kami menyerukan kepada militer untuk segera mengakhiri keadaan darurat, mengembalikan kekuasaan kepada pemerintahan yang sah dan dipilih secara demokratis, untuk membebaskan semua yang telah ditahan secara tidak adil dan untuk menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum.
