Musyawarah Majelis Kerja Tertinggi (MKT) UMNO meminta Perdana Menteri Malaysia Mahiaddin Md Yasin atau Muhyiddin Yassin mengundurkan diri dari jabatannya karena telah menentang perintah Raja Malaysia dan gagal menjalankan pemerintahan.
“UMNO memilih untuk mengambil pendirian berpihak kepada Yang di-Pertuan Agong dan tidak akan mempertahankan Pemerintahan Perikatan Nasional selaras dengan Fasal 3.3 Konstitusi UMNO,” ujar Presiden UMNO, Dr Ahmad Zahid Hamidi dalam jumpa pers secara daring di Kuala Lumpur, Selasa, usai MKT UMNO.
Turut mendampingi Zahid adalah Najib Abdul Razak (Daerah Pemilihan Pekan), Azalina Said Othman (Penggerang), Mohd Nizar Zakaria (Parit), Azeez Abdul Rahim (Baling), Noh Omar (Tanjung Karang), Ahmad Nazlan Idris (Jerantut), Ahmad Jazlan Yaakub (Machang), Tengku Razaleigh Hamzah (Gua Musang), Ramli Mohd Nor (Cameron Highlands) dan Ahmad Maslan (Pontian).
“Pernyataan terbaru perdana menteri hari ini, tidak menjernihkan masalah bahkan menyorot kekhilafan pemerintah yang jelas telah menentang titah agong yang hakikatnya sudah beberapa kali menitahkan untuk semua Ordinan Darurat dibahas sebelum 1 Agustus bukan September 2021 sejajar dengan Pasal 150(3) Undang-Undang Federal,” kata Zahid.
Ahmad Zahid yang juga Ketua Barisan Nasional (BN) menyatakan kesetiaan kepada Yang di-Pertuan Agong sehingga sepakat untuk menarik dukungan terhadap Pemerintahan Perikatan Nasional.
“Surat pernyataan anggota-anggota parlemen UMNO yang mencukupi jumlah untuk menarik dukungan terhadap Tan Sri Mahiaddin Md Yasin sebagai Perdana Menteri telah dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong, sekaligus menunjukkan kepimpinan beliau sudah hilang mayoritas dan keabsahan selaku pimpinan pemerintahan,” katanya.
Sebelumnya UMNO yang tergabung dalam Barisan Nasional termasuk bagian dari Perikatan Nasional, bahkan salah satu pimpinan UMNO, Ismaei Sabri Yakoob, saat ini menjabat Wakil Perdana Menteri Malaysia.
