Ketika Rusia membangun kekuatan di sepanjang wilayah perbatasannya dengan Ukraina dan pejabat China berusaha menghukum Lithuania karena membuka pintu untuk Taiwan, kepala komite pertahanan dan urusan luar negeri parlemen Lithuania meminta dukungan sekutunya di Washington.
Pesan mereka jelas yaitu Lithuania berselisih dengan dua penantang terkuat Amerika dan dukungan Amerika Serikat (AS) sangat penting untuk keberhasilannya dalam bertahan melawan agresi yang dilancarkan pihak Moskow dan Beijing.
“Minggu ini di Washington, kami membahas dua masalah.
Salah satunya adalah keamanan, dan ini tentang Rusia, Ukraina, Belarusia, dan kawasan Baltik.
Yang lainnya adalah (soal) China.
Itu adalah masalah perdagangan, tetapi bukan hanya masalah perdagangan.
Ini tentang keamanan kita juga,” kata Laima Liucija Andrikiene, ketua Komite Urusan Luar Negeri parlemen Lithuania kepada VOA saat ia dan rekan-rekannya menyelesaikan lawatannya selama seminggu ke Washington, pada Kamis (3/2) lalu.
Delegasi tersebut terdiri dari empat anggota parlemen yang bertanggung jawab atas keamanan nasional, pertahanan dan komite urusan luar negeri di parlemen Lithuania, yang dikenal sebagai Seimas.
Mereka bertemu dengan anggota Senat dan kaukus negara Baltik di DPR AS, serta Senator Partai Demokrat Bob Menendez dan Senator Partai Republik James E.
Risch, termasuk ketua dan anggota dari Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS.
“Hal terbesar yang terjadi saat ini adalah pengerahan (pasukan) Rusia di sekitar Ukraina, itu menciptakan apa yang disebut ketidakpastian strategis, artinya skenario lain mungkin terjadi,” kata Laurynas Kasciunas, ketua Komite Keamanan dan Pertahanan Nasional.
Baik melalui negosiasi atau “skenario militer”, tujuan Rusia adalah sama, katanya.
Ia mengatakan Moskow tidak hanya ingin “memiliki hak veto” untuk mencegah perluasan NATO ke arah timur, tetapi juga untuk “menciptakan NATO tingkat dua atau tiga, dengan keanggotaan kelas dua untuk negara-negara Baltik,” yang berarti Lithuania, Latvia dan Estonia secara resmi akan tetap berada di NATO tetapi tanpa latihan militer dan pengerahan NATO di wilayah tersebut.
