Pemerintah Libya yang berbasis di Tripoli membantah laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal pelanggaran hak migran di negara yang dilanda perang tersebut.
Sebuah laporan misi pencari fakta PBB mengutip bukti tentang kejahatan kemanusiaan yang dilakukan terhadap para migran di Libya, termasuk para perempuan yang dipaksa menjadi budak seks.
Menurut misi PBB, penyidik mereka telah mengumpulkan hampir 2.800 bahan informasi yang mendokumentasikan berbagai kasus pelecehan terhadap migran seperti penangkapan sewenang-wenang, pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan, perbudakan seksual, pembunuhan di luar hukum, serta penghilangan paksa.
Lewat pernyataan, Kementerian Luar Negeri Libya meminta misi PBB untuk menyampaikan informasi mereka mengenai para korban kekerasan dan perbudakan seks kepada otoritas.
Kemenlu mengatakan laporan PBB tersebut meragukan kemampuan institusi Libya untuk menangani masalah secara profesional.
“Situasi di pusat penahanan tempat migran ditangkap membutuhkan dukungan internasional dan tidak membiarkan pemerintah Libya sendirian mengenai isu ini,” katanya.
Libya dianggap sebagai titik transit utama bagi para migran yang hendak menuju Eropa untuk mencari kehidupan lebih baik.UNHCR berikan bantuan makanan bagi para pengungsi di Libya
