Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk selalu menjunjung ketidakberpihakan dan kesetaraan terutama dalam konflik di Ukraina.
Saat bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di sela-sela Sidang Majelis Umum ke-78 PBB di New York, Kamis (21/9), Lavrov menyampaikan bahwa para pegawai PBB harus netral dan tidak memihak dalam konflik Ukraina, demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia.
Ia meminta Guterres untuk mencegah keterlibatan para pejabat PBB dalam inisiatif yang dipolitisasi dalam konteks krisis Ukraina.
Lavrov juga menyeru badan internasional tersebut untuk memperlakukan semua negara dan wilayah secara setara dalam statistik dan dokumennya.
Pernyataan itu disampaikan sebagai bentuk protes Moskow terhadap PBB yang dinilai telah menerapkan standar ganda dalam perlakuannya terhadap wilayah-wilayah yang berbeda, khususnya dalam konteks konflik Ukraina.
Rusia meminta PBB untuk memastikan bahwa statistik dan dokumen lainnya akurat dan tidak memihak, serta tidak mencerminkan bias politik.
Moskow juga ingin PBB lebih transparan mengenai pengumpulan data dan metode analisisnya.
Lavrov dan Guterres membahas tentang usulan reformasi PBB.
Lavrov mencatat pentingnya mempertimbangkan seluruh pendapat negara-negara anggota PBB saat melaksanakan rencana reformasi, tulis pernyataan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Lavrov menyampaikan pula adanya pelanggaran yang terus dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Perjanjian 1947 tentang Markas Besar PBB, termasuk penolakan Washington untuk mengeluarkan visa bagi sejumlah diplomat dari Rusia dan negara lain untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PBB di Markas Besar PBB di New York, AS.
