Pemerintah AS telah tegas melarang warganya untuk membeli atau pun berurusan dengan mata uang kripto yang dikeluarkan oleh Venezuela dan AS perlu memberi sanksi baru pada Venezuela.
Donal Trump telah menandatangi langsung larangan tersebut pada hari ini, Senin (20 Maret 2018) yang memuat larangan bagi segenap warga negara AS dan entitas lainnya dalam transaksi keuangan yang melibatkan Petro, yaitu mata uang digital nasional Venezuela.
Pada saat yang bersamaan, Departemen Keuangan AS juga telah memberi sanksi pada 4 pejabat Vebezuela terkait dengan salah urus ekonomi dan korupsi dalam pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.
Tindakan keras pihak AS terhadap Venezuela sekaligus sebagai reaksi atas upaya pemerintahan Amerika Latin untuk memangkas sanksi ekonomi AS dengan meluncurkan mata uang kripto nasional.
Selipan pernyataan keras pihak AS, juga tercermin dari Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan (OFAC) yang menyatakan bahwa “Tindakan rezim Maduro menyebabkan mata uang Venezuela pada dasarnya tidak berharga dipicu oleh hiperinflasi, yang berdampak pada langkanya komoditas makanan dan obat-obatan melalui kontrol harga, dan pada gilirannya memicu krisis kemanusiaan, di sisi lain pemerintah Venezuela menolak untuk mengubah kebijakan atau menerima bantuan internasional. “
Dan inflasi di negara sosialis tersebut telah berlangsung, menciptakan krisis pangan. Mata uang nasional, Bolivar pun kian terkelupas nilainya.
Maka dalam konteks tersebut di atas, pemerintah Maduro meluncurkan pra-penjualan Petro pada tanggal 20 Februari lalu untuk menghindari sanksi dari pihak AS.
Pemerintah Venezuela mengklaim bahwa mata uang kripto yang didukung minyak telah menghasilkan 5 miliar dollar AS namun Majelis Nasional yang dikuasai Oposisi menyatakan Petro tidak sah.
Wakil AS pada pertemuan G-20 yang masih berlangsung, yaitu Menteri Keuangan Steven T. Mnuchin, sangat kritis terhadap Venezuela.
Mnuchin menuding Presiden Maduro telah menghancurkan ekonomi Venezuela dan memicu krisis kemanusiaan. “Alih-alih (Maduro) mengoreksi kebijakan guna menghindari malapetaka lebih lanjut, malahan rezim Maduro berusaha untuk menghindari sanksi melalui mata uang digital Petro.”
Pihak AS telah membekukan semua aset dari empat pejabat dan pemerintah Venezuela, serta melarang warga AS untuk berurusan dengan mereka. Keempat pejabat tersebut adalah:
Américo Alex Mata García, sebagai koordinator kampanye presiden Maduro pada tahun 2013, menerima pembayaran dari Odebrecht, sebuah perusahaan konstruksi Brasil yang terperosok dalam skandal korupsi di seluruh dunia; Willian Antonio Contreras, sebagai Wakil Menteri Perdagangan Internal, dan Kepala Agensi yang bertanggung jawab dalam menetapkan kontrol harga di Venezuela; Nelson Reinaldo Lepaje Salazar, Kepala Perbendaharaan Nasional; dan Carlos Alberto Rotondaro Cova, mantan Kepala Lembaga Pemerintah yang menyediakan pasien dengan obat-obatan untuk kondisi kronis.
