Militer Sudan pada Senin (25/10) merebut kekuasaan dari pemerintahan peralihan dan pejabat kementerian kesehatan mengatakan tujuh orang tewas serta 140 terluka dalam bentrokan antara tentara dan massa yang memprotes kudeta tersebut.
Pemimpin kudeta, Jenderal Abddel Fattah al-Burhan, membubarkan Dewan Berdaulat, yang anggotanya berasal dari kalangan militer dan sipil.
Dewan itu sebelumnya dibentuk untuk memandu Sudan menjadi negara demokratis setelah Presiden Omar al-Bashir digulingkan dari kekuasaan melalui gelombang demonstrasi dua tahun lalu.
Burhan menyatakan negara dalam keadaan darurat dan mengatakan angkatan bersenjata perlu menjaga keselamatan dan keamanan.
Ia berjanji bahwa pemilihan umum akan diselenggarakan pada Juli 2023 dan kekuasaan nantinya akan diserahkan kepada pemerintahan sipil terpilih.
“Apa yang saat ini sedang dialami oleh negara ini adalah ancaman dan bahaya nyata terhadap para pemuda serta harapan bagi negeri,” katanya.
Kementerian Informasi Sudan, yang masih setia pada Perdana Menteri Abdalla Hamdok, mengatakan di Facebook bahwa penentuan status negara dalam keadaan bahaya menurut UU peralihan hanya boleh dilakukan oleh perdana menteri.
Dengan demikian, kata Kementerian, tindakan militer tersebut merupakan aksi kejahatan karena Hamdok masih merupakan pemimpin yang sah.
Hamdok adalah ahli ekonomi yang juga mantan pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dia ditangkap dan dibawa ke sebuah lokasi yang tak diungkapkan karena menolak mengeluarkan pernyataan mendukung pengambilalihan kekuasaan, kata Kementerian Informasi.
Kementerian Informasi mendesak semua pihak untuk melakukan perlawanan dan mengatakan ribuan orang sudah turun ke jalan untuk memprotes kudeta tersebut.
Para karyawan bank sentral juga mengumumkan akan mogok kerja sebagai protes terhadap kudeta, kata Kementerian.
Kementerian Informasi menyebutkan bahwa pasukan militer telah menahan para anggota Dewan Berdaulat serta para pejabat pemerintah.
Direktur pemberitaan televisi negara juga ditahan, kata pihak keluarga.
Dewan Keamanan PBB kemungkinan akan membahas situasi di Sudan melalui pertemuan tertutup, kata beberapa diplomat.
