JAVAFX – Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengisyaratkan bahwa ia tidak akan melunakkan sikap Brexitnya sekarang karena ia memiliki mayoritas suara di Parlemen. Pernyataan ini merupakan penegasan atas usaha untuk mengesampingkan perpanjangan tenggat ke akhir tahun 2020 guna mencapai kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa.
Staff Johnson mengatakan bahwa pemerintah akan memasukkan klausul dalam RUU Penarikan Inggris untuk mengesampingkan perpanjangan negosiasi perdagangan dengan UE setelah tahun depan. Itu bisa berarti bahwa Inggris akan pergi tanpa kesepakatan di awal 2021, jika ini terjadi maka akan mengkhawatirkan banyak prospek bisnis di Inggris.
Para anggota parlemen Inggris akan melakukan pertemuan hari ini untuk pertama kalinya sejak pemilihan umum pekan lalu. RUU ini akan mendapatkan giliran pertama untuk menjadi pembahasan di House of Commons pada hari Jumat nanti.
RUU ini mengimplementasikan perjanjian perceraian antara Inggris dan Uni Eropa. Ini akan membuat Inggris meninggalkan blok 28-negara pada tanggal 31 Januari dan memasuki masa transisi hingga akhir tahun 2020 sementara kesepakatan perdagangan baru dinegosiasikan. Selama masa transisi, Inggris secara efektif akan tetap menjadi anggota UE, meskipun tanpa hak suara.
Perjanjian penarikan memungkinkan transisi diperpanjang hingga akhir tahun 2022. Johnson telah berulang kali mengatakan bahwa ia tidak akan menggunakan waktu tambahan, meskipun para ahli perdagangan mengatakan bahwa mencapai kesepakatan baru hanya dalam 11 bulan akan menjadi tantangan.
Memasukkan klausa hukum ke dalam hukum domestik yang mengesampingkan perpanjangan akan menggarisbawahi komitmen Johnson untuk meninggalkan UE secara penuh pada akhir tahun depan, meskipun itu tidak akan mencegah pemerintahnya berubah pikiran nanti.
Sam Lowe dari lembaga think tank Pusat Reformasi Eropa mengatakan Johnson kemungkinan percaya “tenggat waktu yang pasti” akan membantu mempercepat negosiasi. Namun dia mengatakan kepada BBC bahwa pemerintah “dapat dengan mudah memperkenalkan rancangan undang-undang nanti yang mengatakan ‘sebenarnya kita dapat memperpanjangnya.’ “Ini tenggat waktu yang lebih tegas, tapi tentu saja masih ada fleksibilitas,” kata Lowe.
Politisi oposisi mengatakan langkah itu akan menyebabkan lebih banyak ketidakpastian bagi bisnis, yang masih tidak yakin akan seperti apa hubungan perdagangan Inggris dengan UE, tiga setengah tahun setelah Inggris memutuskan untuk meninggalkan blok itu.
Partai Konservatif pimpinan Boris Johnson memenangkan mayoritas 80% suara di Parlemen dalam pemilihan umum minggu lalu. Mayoritas memberi Johnson kemampuan untuk mengatasi oposisi terhadap rencana Brexit dan menerapkan agenda legislatifnya – tidak seperti pendahulunya Theresa May, yang memimpin pemerintahan minoritas. (WK)
