Korea Utara mengecam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini tentang catatan hak asasi manusianya.
Pyongyang menuding Amerika Serikat (AS) menggunakan organisasi internasional itu untuk “skema” melawan Korut, lapor media pemerintah KCNA pada Sabtu (19/8).
Dewan Keamanan PBB membahas pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara pada Kamis (17/8).
Duta besar AS mengkritik pemimpin Kim Jong Un karena menggunakan “penindasan dan kekejaman” untuk mengembangkan senjata nuklir dan rudal.
Presiden AS Joe Biden dan para pemimpin Korea Selatan dan Jepang sepakat di Camp David pada Jumat (18/8) untuk memperdalam kerja sama dalam bidang militer dan ekonomi, menghadapi meningkatnya kekuatan China dan ancaman nuklir dari Korea Utara.
Mereka juga sepakat untuk mengadakan latihan militer setiap tahun dan berbagi informasi waktu nyata tentang peluncuran rudal Korea Utara pada akhir tahun.
China, sekutu utama Korea Utara, menentang pertemuan dewan beranggotakan 15 orang tentang pelanggaran di Korea Utara, tetapi tidak berusaha untuk memblokirnya.
“Kami tidak akan pernah menoleransi fitnah akal-akalan hak asasi manusia anti-(Korea Utara) AS dan para pengikutnya, dan akan mempertahankan kedaulatan negara, sistem sosialis, dan kepentingan keamanan,” KCNA mengutip juru bicara dari lembaga kajian HAM negara itu yang tidak disebutkan namanya.
Selama beberapa dekade Pyongyang menyoroti diskriminasi rasial di AS sebagai apa yang disebutnya sebagai contoh kemunafikan Washington.
Korea Utara mengatakan pada Rabu seorang tentara AS, Travis King yang menyeberang ke Korea Utara bulan lalu, melarikan diri dari tindakan rasisme dan pelecehan di AS.
