JAVAFX – Badan Penasehat Kongres Amerika Serikat harus membuat undang-undang yang akan menangguhkan status ekonomi khusus yang dinikmati Hong Kong di bawah hukum AS jika China mengerahkan pasukan untuk menghancurkan protes di wilayah tersebut.
Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan AS-China (USCC), yang bertugas untuk memantau implikasi keamanan nasional hubungan AS dengan Beijing, mengeluarkan seruan dalam laporan tahunannya di antara serangkaian proposal sulit yang mencerminkan hubungan yang “jauh lebih konfrontatif”.
Dikatakan bahwa, Beijing berusaha membangun militer “kelas dunia” dan memperingatkan kesediaannya untuk mengambil tindakan militer untuk membela kepentingannya, Washington “harus merencanakan skenario terburuk, sambil berusaha mencapai hasil yang terbaik.”
Dorongan dalam Kongres AS dalam undang-undang untuk mendukung protes pro-demokrasi di Hong Kong dan menekan China untuk menahan diri dari penumpasan kekerasan telah menghadapi hambatan dan menimbulkan pertanyaan tentang apakah itu akan menjadi sebuah hukum.
Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dengan suara bulat mengeluarkan undang-undang hak asasi manusia di Hong Kong pada bulan lalu, termasuk RUU yang akan menempatkan perlakuan khusus Hong Kong di bawah pengawasan ketat.
Sebuah komite Senat menyetujui langkah serupa pada bulan September lalu tetapi belum dijadwalkan untuk pemungutan suara oleh seluruh anggota. Gedung Putih belum mengatakan apakah Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menandatangani atau memveto RUU semacam itu.
Rekomendasi komisi untuk melangkah lebih jauh, menyerukan undang-undang untuk menangguhkan status khusus Hong Kong jika China “menyebarkan Tentara Pembebasan Rakyat atau pasukan Polisi Bersenjata Rakyat untuk terlibat dalam intervensi bersenjata di Hong Kong.”
Kongres juga mendesak untuk mengarahkan Departemen Luar Negeri untuk mengembangkan tolok ukur khusus untuk mengukur “tingkat otonomi tinggi” yang akan dinikmati wilayah tersebut dari Beijing.
Dua senator senior memulai memroses RUU yang bertujuan dengan cepat meloloskan RUU Senat, di tengah gelombang kekerasan setelah berbulan-bulan protes di Hong Kong.
Jim Risch, ketua Republik dari Komite Hubungan Luar Negeri Senat, dan Marco Rubio, seorang Republikan lain yang merupakan anggota senior panel, ingin mengesahkan RUU dengan suara suara bulat, tetapi masih belum jelas kapan itu mungkin terjadi.
Di Taiwan, yang dipandang Beijing sebagai provinsi pemberontak tetapi Washington terikat untuk membantu mempertahankannya, USCC menyerukan studi Pentagon untuk membentuk dasar dari rencana aksi 15 tahun untuk mencegah upaya apa pun oleh Beijing untuk menyerap pulau itu dengan paksa.
Ia juga menyerukan undang-undang untuk mengarahkan pemerintah untuk meningkatkan pertukaran militer dan pelatihan dengan Taiwan.
Wakil Ketua USCC, Robin Cleveland menyerukan “Sama seperti negara-negara yang mencari kebebasan dari cengkeraman besi sistem Soviet, kami menjadi saksi aspirasi di Hong Kong dan Taiwan yang membutuhkan dalam melakukan pertimbangan ulang atas komitmen yang kami buat di bawah model satu-negara, dua sistem.”
Komisi tersebut menyoroti hubungan yang semakin dalam antara China dan Rusia dan mengatakan Kongres harus mencari penilaian intelijen tentang dampak yang dapat ditimbulkan terhadap Amerika Serikat dan sekutunya serta tentang bagaimana merespons.
Rekomendasi USCC tidak mengikat tetapi telah menjadi pengaruh dengan pembuat kebijakan. Resepnya dikecam secara rutin oleh Beijing. Kedutaan besar China di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Dalam laporan tersebut, yang menjadi pusat perhatian pada upaya pemimpin China Xi Jinping untuk memperketat cengkeramannya dan Partai Komunis berkuasa dan berargumen bahwa ia harus disebut sebagai “sekretaris jenderal” partai itu, bukan oleh “gelar” Presiden “yang tidak ditangguhkan.”
USCC mengatakan hubungan AS-Cina telah memburuk “secara signifikan” dalam satu tahun terakhir, di mana kedua belah pihak tengah terlibat dalam perang tarif dagang yang merusak dan Beijing meningkatkan upaya untuk mempromosikan dirinya sebagai pemimpin global yang mampu memproyeksikan kekuatan militer di mata internasional.
