Media pemerintah Korea Utara KCNA, pada Kamis (28/9), melaporkan pemimpin tertinggi negara tersebut, Kim Jong Un, menyerukan peningkatan signifikan dalam produksi senjata nuklir agar negaranya dapat memainkan peran yang lebih besar dalam koalisi negara-negara yang berhadapan dengan Amerika Serikat pada “Perang Dingin baru.” KCNA mengatakan Kim menyampaikan pernyataan tersebut dalam sesi parlemen negara itu, yang berlangsung selama dua hari, yang mengamandemen konstitusi untuk memasukkan kebijakannya guna memperluas program senjata nuklir.
Sidang Majelis Rakyat Tertinggi pada hari Selasa (26/9) dan Rabu (27/9) dilakukan setelah Kim melakukan perjalanan ke Rusia pada bulan ini untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, dan mengunjungi beberapa lokasi militer dan teknologi.
Perjalanan tersebut memicu kekhawatiran Barat tentang kemungkinan aliansi senjata di mana Korea Utara akan memasok Putin dengan amunisi yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan serangan di Ukraina, dengan imbalan bantuan ekonomi dan teknologi Rusia yang canggih untuk meningkatkan sistem nuklir dan rudal Korea Utara.
Ketika Korea Utara perlahan-lahan mengakhiri kebijakan menutup negara itu pascapandemi, Kim telah secara aktif meningkatkan kemitraannya dengan Rusia dan China ketika ia mencoba untuk keluar dari isolasi diplomatik dan bergabung dengan front persatuan melawan Amerika Serikat.
Kim telah menggambarkan dunia sedang memasuki “Perang Dingin baru” dan Korea Utara harus meningkatkan kemampuan nuklirnya sebagai tanggapan.
Laporan KCNA itu juga muncul sehari setelah Korea Utara mengonfirmasi pembebasan Prajurit Angkatan Darat AS, Travis King, yang kini sedang dalam perjalanan kembali ke Amerika Serikat, dua bulan setelah ia berlari melintasi perbatasan yang dibentengi dengan ketat ke Korea Utara.
Pengusiran King yang relatif cepat mematahkan spekulasi bahwa Korea Utara mungkin akan memperpanjang penahanannya untuk mendapatkan konsesi dari AS, dan sekaligus mencerminkan ketidaktertarikan Korea Utara untuk berdiplomasi dengan Amerika Serikat.
Senjata Nuklir sebagai hukum dasar negara KCNA mengatakan sejumlah anggota majelis memberikan persetujuan dengan suara bulat untuk klausul baru dalam konstitusi itu guna “memastikan hak negara tersebut untuk eksis dan berkembang, mencegah perang dan melindungi perdamaian regional dan global, dengan mengembangkan senjata nuklir ke tingkat yang lebih tinggi dengan cepat.” “Kebijakan pengembangan kekuatan nuklir Korea Utara telah dibuat permanen sebagai hukum dasar negara, yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun,” kata Kim dalam pidatonya di majelis tersebut.
KCNA melaporkan Kim menggarisbawahi perlunya “terus melanjutkan pekerjaan untuk meningkatkan produksi senjata nuklir secara eksponensial dan mendiversifikasi sarana serangan nuklir.” Kim merujuk pada apa yang ia gambarkan sebagai peningkatan ancaman yang ditimbulkan oleh AS yang bermusuhan dengannya, dan semakin luasnya kerja sama militer Amerika Serikat dengan Korea Selatan dan Jepang.
Kim menuduh Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang menciptakan “NATO versi Asia, akar penyebab perang dan agresi.” “Ini adalah ancaman nyata yang terburuk, bukan retorika yang mengancam atau entitas imajiner,” ujar Kim.
Ia mendesak para diplomatnya untuk “lebih meningkatkan solidaritas dengan negara-negara yang berdiri menentang AS dan strategi hegemoni Barat.” Sementara itu, Kementerian Unifikasi Korea Selatan, yang menangani hubungan dengan Korea Utara, mengatakan amandemen konstitusi Korea Utara itu menegaskan keengganan Kim untuk meninggalkan program senjata nuklirnya, dan komitmennya yang teguh untuk memajukan persenjataan tersebut.
Kementerian mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Korea Selatan akan terus memperluas kerja sama militernya dengan Amerika Serikat dan Jepang, dan bekerja lebih dekat dengan mitra internasional lainnya untuk meningkatkan tekanan pada Korea Utara agar meninggalkan ambisi nuklirnya.
Ketegangan di Semenanjung Korea berada di tingkat tertinggi dalam beberapa tahun terakhir ini ketika Korea Utara melakukan lebih dari 100 uji coba rudal sejak awal tahun 2022; sementara sebagai tanggapannya Amerika Serikat telah memperluas latihan militer dengan sekutu-sekutunya di Asia.
Tahun lalu, majelis tersebut mengesahkan doktrin nuklir baru menjadi undang-undang yang mengizinkan serangan nuklir preventif jika kepemimpinan Korea Utara dinilai berada dalam ancaman.
