AS mengatakan pihaknya tahu tentang pengumuman China yang menandatangani sebuah persetujuan keamanan dengan Kepulauan Solomon, yang memperbaharui keprihatinan bahwa kesepakatan ini melapangkan jalan bagi pengerahan pasukan militer China ke negara di Samudra Pasifik itu.
“Kami prihatin dengan kurangnya transparansi dan sifat persetujuan ini yang tidak rinci, yang mengikuti sebuah pola China yang selalu menawarkan persetujuan yang dipertanyakan, tidak jelas, dan sangat sedikit konsultasi.
Hal ini terjadi di berbagai sektor seperti penangkapan ikan, pengelolaan sumber daya alam, bantuan pembangunan, dan kini praktik-praktik keamanan,” demikian kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, NSC.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan kepada para reporter di Beijing Selasa bahwa persetujuan ini baru-baru ini ditanda-tangani oleh Menlu Wang Yi dan Menlu Kepulauan Solomon Jeremiah Manele.
“Tampaknya China mengumumkan hal ini secara unilateral, mengingat laporan tentang persetujuan ini sepertinya datang dari China dan bukan dari pemerintah Kepulauan Solomon,” demikian kata juru bicara NSC itu.
“Penandatanganan yang dilaporkan tidak mengubah keprihatinan kami, dan juga sekutu dan mitra kawasan kami, dan hal itu tidak mengubah komitmen kami pada sebuah hubungan kuat dengan kawasan itu.” Di Beijing, pejabat China menuduh AS dan Australia secara sengaja memperbesar ketegangan, dan memperingatkan bahwa setiap usaha untuk mencampuri akan gagal.
Minggu ini, Koordinator Gedung Putih untuk Indo-Pasifik, Kurt Campbell, dan Asisten Menlu untuk urusan Asia Timur dan Pasifik, Daniel Kritenbrink, memimpin delegasi terdiri dari staf Departemen Pertahanan dan US AID yang melawat ke Fiji, Papua New Guinea, dan Kepulauan Solomon guna memperdalam hubungan dengan kawasan, dan memastikan kemitraan AS menghasilkan kemakmuran, keamanan, dan perdamaian di seluruh Pasifik dan Indo-Pasifik.
