Negara-negara Barat seperti Amerika Serikat (AS), Australia, dan Inggris mengungkapkan keprihatinan mendalam atas keadaan darurat militer dan penahanan di Myanmar, yang menurut militer dilakukan sebagai tanggapan atas “kecurangan pemilu”.
“Kami menyerukan kepada para pemimpin militer Burma (Myanmar) untuk membebaskan semua pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil dan menghormati keinginan rakyat Burma seperti yang diungkapkan dalam pemilihan demokratis pada 8 November,” kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.
Gedung Putih mengatakan Presiden AS Joe Biden telah diberitahu tentang penahanan tersebut.
“Amerika Serikat menentang setiap upaya untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan,” kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki.
