Pemerintah Inggris di bawah pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson kalah voting di dalam parlemen yang diajukan oposisi untuk mencegah Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan (No-Deal Brexit). Majelis rendah Parlemen Inggris akhirnya kembali mengambil alih agenda parlemen untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk menunda waktu keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Boris Johnson bertentangan dengan Parlemen karena ia menginginkan Inggris tetap keluar dari Uni Eropa pada akhir Oktober ini dengan atau tanpa kesepakatan sedangkan parlemen (oposisi dan 21 anggota Parlemen dari Partai Konservatif yang membangkang atau tidak sependapat dengan Boris Johnson terkait Brexit) tidak menginginkan Inggris keluar tanpa kesepakatan karena di khawatirkan akan mengganggu ekonomi Inggris.
Upaya Majelis Rendah Parlemen untuk mengajukan RUU Penundaan Brexit membuat Boris Johnson akan mengajukan mosi untuk mengadakan Pemilu dini. Pemimpin kelompok oposisi, Jeremy Corbyn mengatakan bahwa RUU tersebut akan di sahkan sebelum pemilu dilakukan. RUU yang diajukan parlemen akan memaksa Boris untuk meminta Brexit di tunda hingga 31 Januari 2020, kecuali parlemen berubah pikiran menyetujui kesepakatan baru atau mendukung Brexit tanpa kesepakatan pada 19 Oktober 2019 nanti. Corbyn mengatakan bahwa undang-undang yang di lakukan oleh partai oposisi dan beberapa anggota parlemen dari Partai Koservatif yang membangkang harus di sahkan sebelum Pemilu di adakan untuk menghapus No Deal dari pilihan.
Menyikapi kekalahan voting penundaan Brexit tersebut, Boris mengatakan bahwa anggota parlemen dari Partai Konservatif yang membangkang akan di keluarkan dari partai dan pemilu. Ia berharap, peringatan ini akan mengurangi anggota Partai Konservatif yang membangkang. Boris menganggap RUU yang di godok parlemen saat ini akan menyerahkan kendali negosiasi Brexit ke Uni Eropa dan akan membawa lebih banyak Inggris dalam ketidak pastian, simpang siur dan penundaan sehingga ia tidak punya pilihan lain selain berupaya untuk mengadakan pemilu dini pada 15 Oktober, dua hari sebelum KTT Uni Eropa di Brussels. Berdasarkan Undang-Undang Parlemen, untuk dapat mengadakan Pemilu ini, Johnson membutuhkan dukungan dari Partai Buruh karena ia membutuhkan dukungan dua pertiga dari 650 orang anggota Parlemen Inggris.
GBPUSD terlihat masih bergerak naik meneruskan teknikalnya menuju resisten satu di level 1.2137. Jika dapat menembus level 1.2150 maka GBPUSD akan terus menguat menuju resisten dua pada level 1.2194, tapi jika GBPUSD tidak dapat menembus level 1.2150 maka GBPUSD akan kembali melemah menuju pivot pada level 1.2047.
