Junta militer Myanmar pada Senin menyerukan pihak asing menyokong rencana pemulihan demokrasi di negara itu dan tidak mendukung gerakan kalangan anti junta yang mereka cap sebagai “teroris” yang berusaha menghancurkan negara.
Pada pawai hari angkatan bersenjata Myanmar, Min Aung Hlaing, pemimpin kudeta Februari 2021 yang memicu kekacauan di negara tersebut, menyatakan kecaman internasional atas rezim militernya.
Menurut junta, kecaman bermunculan karena didasarkan atas narasi bohong yang disebarkan Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG) yang disokong oposisi.
Pemilihan umum telah direncanakan junta Myanmar untuk dilangsungkan pada Agustus tahun ini.
Namun, rencana tersebut sedari awal sudah banjir kecaman dari kalangan yang menuduh pemilu itu akan menjadi tipuan belaka.
Pemilu tersebut diperkirakan akan didominasi oleh partai proksi militer yang kalah dalam dua pemilu sebelumnya, yang dimenangi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi.
“Militer dan pemerintah harus mengambil tindakan terhadap kelompok teroris yang berusaha menghancurkan negara dan membunuh rakyat,” kata Min Aung Hlaing.
“Saya juga ingin menyeru kepada komunitas internasional untuk berkolaborasi dengan semua upaya yang dijalankan pemerintah sekarang secara hati-hati supaya bisa berada pada jalur yang benar menuju demokrasi,” katanya, menegaskan.
Kudeta militer pada 2021 secara mendadak mengakhiri satu dasawarsa demokrasi sementara dan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Myanmar, yang selama lima dari enam dekade kemerdekaannya berada di bawah kekuasaan junta militer.
Sebagian besar partai politik telah ditumpas atau menolak ikut serta dalam pemilu Agustus itu.
Sebagian lainnya memutuskan mendukung NUG, yang berusaha menghimpun pengakuan internasional dan menyokong milisi yang melakukan serangan gerilya terhadap pasukan keamanan.
Sementara itu, kelompok pembela hak asasi manusia menuduh militer Myanmar bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan operasinya melawan pemberontak, termasuk dengan menyerang masyarakat sipil.
Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menyebut sekitar 1,2 juta orang terpaksa mengungsi akibat konflik di negara itu.
Junta Myanmar menegaskan bahwa pihaknya hanya mengincar teroris, bukan warga sipil.
Selain itu, Min Aung Hlaing menyatakan kedaulatan Myanmar harus dihargai dan tindakan hukum akan diambil terhadap para teroris.
Ia juga menegaskan darurat militer akan diterapkan di daerah-daerah penting yang bergejolak supaya dapat dikendalikan.Myanmar perpanjang lagi keadaan darurat selama enam bulan
