Berbagai cara pertukaran uang untuk mendapatkan akses terhadap orang-orang yang memiliki kekuatan politik di Washington akan menjadi fokus perhatian mulai Kamis (28/9), ketika Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin oleh Partai Republik akan memulai penyelidikan terhadap Presiden Joe Biden.
Penyelidikan yang dimaksudkan untuk mencari bukti bahwa presiden melakukan sejumlah tindakan, yang mungkin bisa menjadi landasan pemakzulan dan pemecatan dari jabatannya itu, akan mengamati secara dekat aktivitas putra presiden, Hunter Biden.
Biden muda memiliki sejarah panjang dalam menjalin kesepakatan bisnis yang menguntungkan dengan perusahaan asing, dan dalam beberapa kesempatan ia menjual nama keluarga dan akses ke ayahnya sambil mendapatkan bayaran jutaan dolar.
Aktivitas bisnis Hunter Biden menekankan praktik yang umum terjadi di Washington, yaitu pembayaran demi mendapatkan akses.
Wilayah ibu kota ini penuh dengan sejumlah kecil pelobi dan konsultan yang sering dipekerjakan, setidaknya sebagian, karena kemampuan mereka menghubungi tokoh-tokoh penting di pemerintahan untuk berbicara melalui telepon, menghadiri pertemuan atau hadir di sebuah acara.
Meskipun oleh banyak orang dianggap tidak pantas, pembayaran untuk mendapatkan akses telah lama menjadi ciri kehidupan politik di Washington dan secara hukum berbeda dari, misalnya, kejahatan penyuapan.
Terlalu lazim “Sayangnya membayar untuk mendapatkan akses adalah fenomena yang sudah lama lazim di Washington dan menjadi lebih umum dalam beberapa tahun terakhir karena undang-undang yang semakin longgar,” kata Noah Bookbinder, presiden Citizens for Responsibility and Ethics atau CREW yang berbasis di Washington kepada VOA melalui email.
“Lobi didasarkan pada akses, dan keputusan Mahkamah Agung baru-baru ini telah memberikan jalan hukum lain untuk membayar akses.
Keputusan pengadilan mengenai pendanaan kampanye yang dimulai dengan Citizens United telah memungkinkan sejumlah besar uang yang tidak disebutkan jumlahnya mengalir ke dalam politik, seringkali dengan harapan yang lebih tinggi untuk memperoleh akses yang biasanya menyertai sumbangan kampanye yang besar,” kata Bookbinder.
Mahkamah Agung AS telah menetapkan standar yang tinggi dalam menghukum seorang politisi karena menerima suap.
