Jaksa Distrik Manhattan Alvin Bragg telah mengajukan gugatan hukum federal terhadap anggota Kongres Amerika Serikat, Jim Jordan, pada Selasa (11/4), sebuah langkah luar biasa ketika Bragg berupaya menghentikan penyelidikan Komite Kehakiman DPR, yang menurutnya merupakan “kampanye transparan untuk mengintimidasi dan menyerang kantornya” terkait dakwaan terhadap mantan Presiden Donald Trump.
Bragg, yang merupakan pendukung Partai Demokrat, meminta hakim untuk membatalkan panggilan pengadilan yang telah atau direncanakan oleh Jordan, anggota DPR dari negara bagian Ohio yang memimpin Komite Kehakiman DPR, sebagai bagian dari penyelidikan penanganan kasus oleh Bragg.
Gugatan Bragg itu berupaya mengakhiri apa yang disebutnya sebagai “ekspedisi mengejar dan menangkap, yang merusak secara konstitusional,” yang mengancam kedaulatan dan kesucian penuntutan tingkat negara bagian.
Gugatan itu menyatakan “Kongres tidak memiliki tujuan legislatif yang sah untuk terlibat dalam kampanye pelecehan yang luas sebagai pembalasan atas penyelidikan dan penuntutan Kejaksaan Negeri terhadap Trump berdasarkan hukum New York,” merujuk pada lemahnya wewenang Kongres dalam Konstitusi Amerika Serikat “untuk mengawasi, apalagi mengusik, masalah hukum pidana negara bagian yang sedang berlangsung.” Jim Jordan Bersuara di Twitter Menanggapi gugatan hukum itu, Jordan mencuit di Twitter, “pertama, mereka mendakwa seorang presiden yang tidak melakukan kejahatan.
Kemudian, mereka menuntut untuk memblokir pengawasan Kongres ketika kami mengajukan pertanyaan tentang dana federal.” Komite Kehakiman baru-baru ini mengeluarkan panggilan pengadilan untuk meminta kesaksian mantan jaksa penuntut Mark Pomerantz, yang sebelumnya mengawasi penyelidikan Trump, dan berdebat dengan Bragg tentang arah penyelidikan itu, sebelum meninggalkan jabatannya tahun lalu.
Komite itu juga telah meminta dokumen dan kesaksian dari kantor kejaksaan, namun Bragg menolak permintaan tersebut.
Komite Kehakiman dijadwalkan melangsungkan sidang di Manhattan pada Senin tentang kejahatan di New York City, dan apa yang dituduhkan sebagai kebijakan Bragg yang “pro-kejahatan, anti-korban.” Kantor Kejaksaan telah menunjukkan data statistik bahwa tingkat kejahatan dengan kekerasan di Manhattan telah menurun sejak Bragg menjabat pada Januari 2022.
