Iran pada Senin mendesak negara-negara untuk tidak menghadiri pertemuan yang diatur Amerika Serikat (AS) di PBB untuk membahas protes di Iran yang dipicu oleh kematian perempuan muda di tahanan polisi, menurut surat yang dilihat Reuters.
Dalam surat itu, Iran menuding Washington melakukan politisasi hak asasi manusia (HAM).
AS dan Albania pada Rabu akan menggelar pertemuan informal Dewan Keamanan PBB, yang bisa dihadiri oleh semua anggota PBB.
Peraih Nobel Perdamaian Iran Shirin Ebadi dan aktris sekaligus aktivis kelahiran Iran Nazanin Boniadi akan memberikan penjelasan singkat.
“AS tidak memiliki kepedulian yang sungguh-sungguh dan tulus terhadap situasi HAM di Iran atau di tempat lain,” tulis Duta Besar Iran untuk PBB Amir Saeid Iravani dalam surat yang ditujukan kepada negara-negara anggota PBB.
Dia menggambarkan protes yang terjadi sebagai masalah internal dan menulis bahwa akan menjadi “kontraproduktif” terhadap pemajuan HAM jika Dewan Keamanan PBB mendiskusikan isu tersebut.
“AS tidak memiliki kualifikasi politik, moral, dan hukum untuk menggelar pertemuan semacam itu, mendistorsi prinsip-prinsip HAM yang paling mendasar,” tulis Iravani.
Iran dibelit protes sejak kematian perempuan Kurdi bernama Mahsa Amini (22) dalam tahanan polisi bulan lalu.
Kerusuhan berubah menjadi pemberontakan rakyat Iran dari semua lapisan masyarakat, menimbulkan salah satu tantangan paling berat bagi kepemimpinan ulama sejak revolusi 1979.
Iran menyalahkan musuh asing dan agen mereka atas kerusuhan tersebut.
Pertemuan di PBB pada Rabu ditujukan untuk “menyoroti tindak penindasan yang berlangsung terhadap perempuan dan anak gadis, dan anggota kelompok agama serta minoritas etnis di Iran” selain juga untuk mengidentifikasi cara untuk memajukan penyelidikan yang independen dan kredibel terhadap pelanggaran hak di Iran kata misi AS untuk PBB.
Iravani mempertanyakan komitmen AS untuk membela perempuan Iran dan menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk “secara eksplisit menolak praktik-praktik yang sembrono dan berbahaya seperti yang diupayakan AS untuk menciptakan preseden berbahaya dan mempolitisasi isu HAM untuk mencapai agenda politiknya.”
