Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan dukungan Indonesia untuk Palestina, ketika menyampaikan komitmen nasional untuk pemajuan hak asasi manusia, dalam Peringatan ke-75 Tahun Deklarasi Universal HAM di Markas Dewan HAM PBB, Jenewa, Senin (11/12).
“Pertama, sebagai calon terpilih anggota Dewan HAM PBB, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat solidaritas politik dan dukungan kemanusiaan terhadap Palestina, termasuk dengan meningkatkan kontribusi ke UNWRA sebesar tiga kali lipat,” kata Retno dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI pada Selasa.
UNRWA adalah Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina.
Indonesia juga berkomitmen melanjutkan proses ratifikasi Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.
Jika konvensi tersebut telah diratifikasi maka Indonesia telah meratifikasi semua instrumen inti HAM internasional, kata Retno.
Indonesia juga berkomitmen melindungi dan menghormati hak penyandang disabilitas, termasuk dengan memperkuat peran Komisi Nasional Disabilitas, selain berkomitmen mengimplementasikan Strategi Nasional Bisnis dan HAM.
Selain komitmen nasional, Retno juga telah menyampaikan komitmen negara-negara anggota ASEAN dan Timor Leste untuk memperkuat kerja sama HAM di kawasan.
“Kami berkomitmen memperkuat kerja sama regional di bidang HAM, termasuk melalui implementasi ASEAN Leaders Declaration on the ASEAN Human Rights Dialogue yang diadopsi pada KTT ASEAN ke-43,” kata dia ketika membacakan pernyataan ASEAN.
Di sela-sela kunjungan ke Jenewa, Retno bertemu dengan Thant Myint-U, visiting scholar di University of Cambridge untuk membahas isu Myanmar.
Dia dan Thant Myint-U akan bersama-sama menjadi panelis dalam “Round Table: the Future of Human Rights, Peace and Security” pada hari kedua Peringatan ke-75 Tahun Deklarasi HAM, Selasa.
Pada hari yang sama, Retno juga akan berbicara pada high level event mengenai situasi HAM di Palestina dan menyampaikan pernyataan pada Global Refugees Forum pada Rabu (13/12).
Peringatan Deklarasi Universal HAM ke-75 di Markas PBB Jenewa dihadiri oleh sekitar 16 kepala negara/pemerintahan dan 20 pejabat setingkat menteri.
