Hunter Biden didakwa atas sembilan dakwaan pajak di California pada Kamis (7/12) ketika penyelidikan penasihat khusus terhadap urusan bisnis sang putra presiden itu semakin intensif, dengan latar belakang pemilu 2024 yang akan datang.
Tuduhan baru tersebut, yang terdiri dari tiga tindak pidana berat dan enam pelanggaran ringan, merupakan tambahan dari dakwaan federal terkait kepemilikan senjata api di Delaware, yang menuduh Hunter Biden melanggar undang-undang yang melarang pengguna narkoba memiliki senjata pada tahun 2018.
Hunter Biden “menghabiskan jutaan dolar untuk gaya hidup mewah daripada membayar tagihan pajaknya,” kata penasihat khusus David Weiss dalam sebuah pernyataan.
Tuduhan tersebut terfokus pada pajak yang terutang setidaknya sebesar US$1,4 juta antara tahun 2016 dan 2019, periode di mana Biden mengaku bahwa ia berjuang melawan kecanduan.
Jika terbukti bersalah, Hunter Biden bisa menghadapi hukuman 17 tahun penjara.
Penyelidikan penasihat khusus tetap terbuka, kata Weiss.
Hunter Biden sebelumnya diperkirakan akan mengaku bersalah, atas tuduhan pelanggaran pajak sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan dengan jaksa.
Pengacara pembela telah mengisyaratkan bahwa mereka berencana, untuk melawan tuduhan baru apa pun, namun mereka tidak segera membalas permintaan komentar pada Kamis.
Gedung Putih juga menolak mengomentari dakwaan pada Kamis tersebut, dan merujuk pertanyaan kepada Departemen Kehakiman atau perwakilan pribadi Hunter Biden.
Perjanjian tersebut, yang mencakup tahun pajak 2017 dan 2018, gagal tercapai pada Juli lalu setelah hakim mempertanyakan hal tersebut.
Kesepakatan itu juga dianggap sebagai “kesepakatan untuk yang terkasih” oleh Partai Republik, yang menyelidiki hampir setiap aspek urusan bisnis Hunter Biden serta penanganan kasus itu oleh Departemen Kehakiman.
Anggota Kongres dari Partai Republik juga telah melakukan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden, dengan mengklaim bahwa dia terlibat dalam skema menjual pengaruhnya bersama putranya.
DPR diperkirakan akan melakukan pemungutan suara minggu depan untuk mengesahkan penyelidikan tersebut secara resmi.
Meskipun banyak pertanyaan yang muncul mengenai etika bisnis internasional keluarga Biden, sejauh ini belum ada bukti yang membuktikan bahwa Joe Biden, baik pada jabatannya saat ini atau sebelumnya, menyalahgunakan perannya atau menerima suap.
Investigasi kriminal yang dipimpin oleh Jaksa AS Delaware David Weiss, telah dibuka sejak tahun 2018, dan diperkirakan akan berakhir dengan kesepakatan pembelaan yang direncanakan Hunter Biden untuk diajukan dengan jaksa selama musim panas lalu.
Sebelumnya, dia dipastikan akan mengaku bersalah atas dua tuduhan pelanggaran ringan penghindaran pajak, dan akan menandatangani perjanjian terpisah mengenai tuduhan senjata.
Dalam perjanjian tersebut, Hunter Biden ditetapkan akan menjalani masa percobaan dua tahun daripada dipenjara.
Perjanjian tersebut juga memuat ketentuan kekebalan, dan pengacara pembela berpendapat bahwa ketentuan tersebut tetap berlaku karena bagian perjanjian tersebut ditandatangani oleh jaksa sebelum perjanjian tersebut dibatalkan.
Jaksa tidak setuju, dan menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak ditandatangani oleh hakim dan tidak sah.
Setelah kesepakatan itu gagal, jaksa penuntut mengajukan tiga dakwaan kepemilikan senjata federal dengan tuduhan bahwa Hunter Biden telah berbohong tentang penggunaan narkoba untuk membeli senjata yang dia simpan selama 11 hari pada 2018.
Undang-undang federal melarang kepemilikan senjata oleh “pengguna narkoba”, meskipun tindakan itu jarang dilihat sebagai tuduhan yang berdiri sendiri dan dipertanyakan oleh pengadilan banding federal.
Perjuangan panjang Hunter Biden terkait penyalahgunaan narkoba telah memburuk selama periode itu, setelah kematian saudaranya Beau Biden pada tahun 2015, tulis jaksa dalam rancangan perjanjian pembelaan yang diajukan ke pengadilan di Delaware.
Dia masih memperoleh “pendapatan besar” pada 2017 dan 2018, termasuk pendapatan sebesar US$2,6 juta dalam bagi hasil bisnis dan konsultasi dari perusahaan yang dia bentuk bersama para CEO konglomerat bisnis asal China dan perusahaan energi Ukraina, Burisma, namun tidak membayar pajak pendapatan pribadi dengan total sekitar US$4 juta selama periode itu, kata jaksa dalam perjanjian pembelaan Delaware.
Dia akhirnya melaporkan pajaknya pada 2020 dan pajak itu dibayar oleh “pihak ketiga” pada tahun berikutnya, kata jaksa.
